Mulai Bergerak, Pansus DPR Papua Barat Daya Susun Agenda Kerja LKPJ 2025

RRI.CO.ID, Sorong — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025 DPR Papua Barat Daya langsung menggelar rapat internal perdana tidak lama setelah resmi dibentuk dalam rapat pleno, Rabu,1 April 2026. Rapat perdana tersebut dipimpin Ketua Pansus, Cartensz I. O. Malibela, didampingi Wakil Ketua Yanto Yatam dan Sekretaris La Ode Samsir, serta diikuti seluruh anggota pansus.

Dalam rapat tersebut, pimpinan dan anggota pansus menyepakati sejumlah agenda awal sebagai langkah kerja dalam pembahasan LKPJ Gubernur Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2025.

Ketua Pansus, Cartensz mengatakan bahwa pada pekan depan, tepatnya 7 April 2026, pansus akan mulai membahas sekaligus menetapkan jadwal resmi pembahasan LKPJ. “Dalam rapat perdana ini kami sepakat bahwa tanggal 7 April nanti akan dilakukan pembahasan sekaligus penetapan jadwal pembahasan LKPJ,” ujarnya.

Selain itu, agenda kedua yang juga akan dilaksanakan pada tanggal tersebut adalah mendengarkan presentasi anggaran pansus yang akan disampaikan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan). “Agenda berikutnya, kami akan mendengar presentasi anggaran pansus oleh Sekwan sebagai bagian dari kesiapan pelaksanaan kegiatan pansus,” jelasnya.

Lebih lanjut, pansus juga akan menerima dukungan tenaga ahli, staf pendamping, serta dokumen pidato Gubernur terkait LKPJ yang harus disampaikan secara tertulis sebagai bahan pembahasan. “Kami juga akan menerima tenaga ahli dan staf pendamping, termasuk pidato Gubernur yang wajib disampaikan secara tertulis agar dapat menjadi acuan dalam pembahasan,” tambahnya.

Menurutnya, rangkaian agenda tersebut menjadi langkah awal sebelum pansus mulai melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2025. Ia menegaskan bahwa tujuan utama pembahasan LKPJ adalah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

“Tujuan dari pembahasan ini adalah mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan lebih efektif dan efisien,” pungkasnya.