Pemprov Papua Barat Daya Perkuat Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menegaskan pentingnya akurasi dan integrasi data sebagai fondasi utama dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah. Hal ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data Pengentasan Kemiskinan Ekstrem yang digelar di Rylch Panorama, Selasa 31 Maret 2026.

Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Barat Daya, Yakob Kareth, ini merupakan forum koordinasi, tetapi juga menjadi momentum evaluasi terhadap validitas data kemiskinan yang selama ini digunakan sebagai dasar kebijakan.

Dalam arahannya, Yakob menekankan bahwa persoalan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik, melainkan harus mampu mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita membaca realitas sosial secara tepat. Jangan sampai data yang kita gunakan justru tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya,” tegasnya.

Yakob kareth mengatakan bahwa perbedaan pendekatan dalam mendefinisikan kemiskinan baik dari sisi pemerintah, akademisi, maupun lembaga internasional harus disikapi dengan bijak, tanpa mengabaikan konteks lokal Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru.

Kepala Baperrida Provinsi Papua Barat daya ini mengingatkan bahwa kesalahan dalam membaca dan menggunakan data berpotensi menyebabkan program penanggulangan kemiskinan menjadi tidak tepat sasaran.

“Kalau datanya keliru, maka intervensinya juga bisa salah. Ini yang harus kita hindari bersama,” katanya

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara, Edison Kambu, menegaskan bahwa sinkronisasi data lintas instansi menjadi langkah krusial dalam menjawab tantangan tersebut.

Diketahui bahwa selama ini masih terdapat beragam sumber data kemiskinan yang belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga diperlukan satu basis data bersama yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Melalui rapat ini, kita ingin memastikan adanya satu data kemiskinan ekstrem yang akurat, mutakhir, dan bisa digunakan bersama,” jelasnya.

Edison menambahkan, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Rapat koordinasi ini melibatkan integrasi data dari berbagai sumber, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.

Dengan pendekatan berbasis data yang lebih terintegrasi, Pemprov Papua Barat Daya optimistis program pengentasan kemiskinan ekstrem ke depan akan lebih efektif dan tepat sasaran, serta mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.