Yayasan Bicara Dorong Finalisasi RADPD Papua Barat Daya

RRI.CO.ID, Sorong – Yayasan Bingkai Cerita Rakyat (Bicara Foundation) turut mendorong penyusunan hingga finalisasi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD) di Papua Barat Daya sebagai upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Project Manager Bicara Foundation, Zusana Tutuhatunewa, mengatakan pihaknya telah terlibat sejak awal proses penyusunan RADPD bersama berbagai pihak.

Menurutnya, Yayasan Bicara melalui dukungan Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan program Inklusi telah mendorong penyusunan RADPD sejak Mei 2024 melalui kegiatan awal atau kick-off.

“Sejak tahun 2024 kami sudah mendorong penyusunan RADPD ini. Kemudian pada tahun 2025 prosesnya dilanjutkan bersama SKALA dan Bapperida hingga pada tahun ini dapat masuk tahap finalisasi lampiran RADPD dan juga Pergub RADPD,” ujar Susana.

Ia menjelaskan, dokumen RADPD sangat penting karena menjadi dasar pemenuhan hak-hak seluruh penyandang disabilitas, bukan hanya satu kelompok tertentu.

“RADPD ini penting untuk pemenuhan hak-hak teman-teman penyandang disabilitas, baik disabilitas tuli, disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas netra, maupun disabilitas psikososial atau yang sering disebut ODGJ,” jelasnya.

Menurutnya, melalui dokumen tersebut diharapkan seluruh kebutuhan penyandang disabilitas dapat terakomodasi dalam kebijakan pemerintah daerah.

Susana menegaskan bahwa penyusunan RADPD juga melibatkan langsung komunitas penyandang disabilitas agar aspirasi mereka dapat terwakili.

“Semua teman-teman penyandang disabilitas ikut terlibat dalam kegiatan ini. Total ada sekitar 24 orang yang dilibatkan dari berbagai komunitas,” katanya.

Komunitas yang terlibat di antaranya Komunitas Tuli Sorong, Persatuan Tunanetra Indonesia, serta kelompok Self Help Group dari wilayah Malanu dan Klabala yang dibentuk dan didampingi oleh Yayasan Bicara.

Ia berharap dokumen RADPD yang telah disusun tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah daerah.

“Kami berharap dokumen ini tidak hanya menjadi dokumen saja, tetapi benar-benar bisa diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas di Papua Barat Daya,” pungkasnya.