RRI, CO.ID, Waisai - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyebutkan bahwa penerimaan pajak kendaraan di Papua Barat Daya dalam dua tahun terakhir tidak pernah mencapai 20 persen. Untuk itu pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota perlu menggenjot penerimaan pajak kendaraan agar daerah memilki anggaran yang cukup untuk menjalankan program pembangunan.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Elisa Kambu saat menyerahkan surat keputusan Plt Kepala UPT Samsat Raja Ampat, Derek Fakdawer di Aula BP4D, Kompleks Kantor Bupati, Raja Ampat, Jumat, 6 Maret 2026. Pengangkatan Derek Fakdawer berdasarkan SK Gubernur Papua Barat Daya No.800.1.3.3/227/BKPSDM/2026.

Menurut Gubernur, jumlah kendaraan di Papua Barat Daya cukup banyak tapi tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah. "Jika penerimaan pajak kendaraan ini bisa dimaksimalkan maka pemerintah daerah akan memiliki cukup anggaran untuk melaksanakan berbagai program pembangunan," kata Elisa.

Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi akan menyerahkan data kendaraan di Raja Ampat sehingga bupati bisa memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor ini. Pihaknya meminta Plt Kepala Samsat untuk bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, Polres, dan DPRK agar penerimaan dari pajak kendaraan bisa ditingkatkan.

Gubernur menilai keberadaan kendaraan luar tapi belum berganti plat Papua Barat Daya membawa kerugian yang cukup besar bagi daerah dan masyarakat. Kendaraan tersebut merusak jalan yang dibangun dengan APBD tapi tidak membayar pajak ke daerah. Kendaraan ini juga mengambil jatah bahan bakar subsidi di provinsi ini sehinhha menambah panjang antrean BBM.

Derek Fakdawer menggantikan Kepala UPT Samsat sebelumnya Muhammad Adha yang memasuki masa pensiun.

Penyerahan SK ini disaksikan langsung Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam, Wakil Bupati Mansyur Syahdan, dan Wakil Ketua DPRK.