RRI.CO.ID, Sorong - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dalam pembukaan sosialisasi APBD Tahun Anggaran 2026 mengingatkan bahwa APBD merupakan instrumen kebijakan utama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa besarnya nilai anggaran tidak akan memberikan arti apa-apa jika tidak dikelola secara tepat sasaran.

Oleh karena itu, setiap belanja daerah harus memiliki orientasi pada hasil yang nyata bagi rakyat di lapangan. Secara spesifik, Gubernur menekankan bahwa alokasi anggaran harus difokuskan pada sektor-sektor krusial seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Gubernur tidak ingin anggaran daerah habis hanya untuk membiayai kebutuhan birokrasi yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

Gubernur juga menginstruksikan agar setiap program yang dirancang harus memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas terhadap kualitas hidup warga. Penguatan layanan publik menjadi prioritas utama yang harus dicapai melalui penggunaan anggaran tahun 2026.

"Pedoman pelaksanaan ini hadir untuk memastikan setiap rupiah yang kita belanjakan memiliki dampak nyata (outcome) terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan infrastruktur, dan penguatan layanan kesehatan serta pendidikan," kata Gubernur.

Di akhir arahannya, Elisa mendorong adanya inovasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menopang kemandirian fiskal. Gubernur berharap APBD 2026 menjadi motor penggerak bagi Papua Barat Daya yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.