RRI.CO.ID, Sorong — Senator asal Papua Barat Daya H. Hartono memberikan penilaian positif terhadap satu tahun kepemimpinan Gubernur Elisa Kambu bersama Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, meski diwarnai sejumlah tantangan fiskal.

Secara umum, Hartono menilai kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya masih berada pada jalur yang baik.

“Kalau skala satu sampai sepuluh, saya masih melihat di angka delapan,” ujar Hartono.

Hartono mengatakan, capaian selama tahun pertama patut disyukuri. Hartono mengingatkan masyarakat bahwa pemerintahan baru ini juga menghadapi kendala, terutama kebijakan efisiensi yang berdampak pada berkurangnya dana transfer ke daerah.

“Kita bersyukur bisa melewati satu tahun kepemimpinan Gubernur Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Ahmad Nausrau dengan baik. Perlu dipahami masyarakat, pemerintahan baru ini menghadapi beberapa kendala, salah satunya program efisiensi yang mengurangi transfer daerah,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya realisasi sejumlah janji politik saat kampanye. Ia menilai situasi ini membutuhkan waktu hingga kondisi fiskal kembali normal.

“Kita berharap pada 2027 proses transfer ke daerah bisa kembali normal sehingga program pemerintah provinsi dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan,” kata Hartono.

Hartono juga mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk terus berinovasi di tengah keterbatasan anggaran, sekaligus memastikan program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat luas.

"Dengan kondisi efisiensi dan pengurangan dana transfer, tentu dibutuhkan inovasi dari pemprov serta efisiensi agar program yang dibuat benar-benar menyasar kepentingan masyarakat banyak,” tegasnya.

Terkait perannya di DPD RI, Hartono menegaskan pihaknya terus membantu daerah melalui program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk beasiswa bagi anak anak di Papua Barat Daya.

Ia juga mengungkapkan saat ini pihaknya tengah berkolaborasi sejumlah pihak termasuk Dinas Sosial di daerah untuk mengantisipasi dampak penerapan

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap peserta PBI BPJS Kesehatan yang berpotensi berubah status.

“Ini butuh kerja semua pihak, mulai dari Dinas Sosial, lurah, kepala kampung, hingga RT, agar DTSEN tidak berdampak signifikan bagi para penerima PBI,” ucap Hartono.