RRI.Co.Id, Sorong: Ketua Komisi II DPR Papua Barat Daya, Jamaliah Tafalas, SE, MM, menegaskan pihaknya akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM), menyusul aksi demonstrasi sopir truk terkait persoalan BBM di Kota Sorong.

Jamaliah mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi tuntutan dari para pendemo. Meski demikian, ia memastikan tetap memantau isu yang disampaikan dalam aksi tersebut sebagai bagian dari tugas pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan.

“Dari beberapa pendemo mereka mengatakan akan menyampaikan surat kepada kami terkait tuntutan mereka. Namun sampai hari ini surat itu belum sampai kepada kami. Namun sebagai sistem pengawasan, kami tetap mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk penyaluran BBM kepada masyarakat,” ujar Jamaliah.

Jamaliah menegaskan pengawasan distribusi BBM menjadi bagian penting karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Komisi II katanya, akan terus memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Aksi demonstrasi sopir truk sendiri sebelumnya digelar di Sorong sebagai bentuk protes terhadap antrean panjang dan dugaan praktik mafia BBM subsidi di wilayah tersebut. Aksi tersebut diikuti ratusan sopir truk dan aktivis yang menyampaikan aspirasi ke DPR Papua Barat Daya serta pihak terkait.  

Jamaliah juga menyoroti persoalan penggunaan barcode dalam pembelian BBM subsidi. Ia menilai perlu ada penelitian lebih lanjut terkait temuan satu kendaraan yang diduga memiliki lebih dari satu barcode, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.

“Nah ini juga perlu diteliti, kita perlu sinkronkan bersama dengan Samsat. Karena yang lebih mengena terkait nomor dan pelat kendaraan itu menjadi tugas dan fungsi Samsat,” katanya.

Jamaliah menambahkan, Komisi II juga berharap OPD terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas ESDM lebih aktif turun ke lapangan melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi BBM.

Terkait rencana tindak lanjut, Jamaliah menyebut Komisi II akan lebih dulu melakukan rapat koordinasi dengan OPD terkait, sebelum kemungkinan langkah lanjutan seperti pemanggilan rapat dengar pendapat (RDP) atau turun langsung ke lapangan.

“Dari Komisi II kemungkinan besok kita akan menyelenggarakan rapat dengan dinas terkait. Setelah itu, tidak menutup kemungkinan pengawasan lanjutan tetap dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat,”ujarnya.