KBRN, Waisai: Ketua DPRK Raja Ampat Mohammad Taufik Sarasa berharap pariwisata Raja Ampat bisa kembali normal dan wisatawan bisa mengunjungi destinasi Pulau Wayag dan sekitarnya tanpa rasa khawatir. Pasalnya beberapa destinasi, terutama Wayag dan Kampung Manyaifun, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, masih belum bisa diakses karena pemalangan atau penutupan yang dilakukan oleh warga sekitar yang kecewa dengan kebijakan pencabutan izin tambang nikel di Raja Ampat.

Taufik menyarankan agar dibuat tim gabungan bersama antara Pemkab dan DPRK untuk kemudian menemui warga di sekitar Wayag dan Kampung Manyaifun untuk menggelar dialog. Dialog penting dilakukan bersama masyarakat adat sekitar untuk mencari solusi bersama akibat dampak pencabutan izin empat perusahaan tambang di Raja Ampat.

"Sebaiknya ada tim bersama antara Pemkab dan DPRK untuk kemudian turun menemui warga untuk berdialog guna mencari solusi bersama. Supaya pariwisata kita kembali normal dan warga yang terdampak bisa mendapat pekerjaan," kata dia, Jumat (13/6/2025).

Ia menerangkan pencabutan izin tambang membuat masyarakat sekitar kehilangan lapangan pekerjaan, terutama di Pulai Kawei tempat lokasi tambang milik PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dekat dengan Kepulauan Wayag. Di perusahaan ini ada sebanyak 300 pekerja dan manyoritasnya adalah warga lokal.

Taufik menambahkan solusi terdekat yang bisa dilakukan adalah memastikan bahwa masyarakat lokal yang terdampak penutupan tambang masih mendapat penghasilan untuk menyambung hidup. Organisasi perangkat daerah terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Koperasi dan UKM bisa membantu memfasilitasi usaha warga lokal yang selama ini hidup dari aktivitas perusahaan tambang.

Ketua DPRK juga memastikan bahwa Panitia Kerja atau Panja Tambang Nikel masih tetap bekerja dengan memanggil OPD teknis guna mencari solusi bersama bagi warga yang terdampak akibat pencabutan izin 4 perusahaan tambang di Raja Ampat.

Selain PT Kawei Sejahtera Mining, tiga perusahaan lain yang izin ya dicabut adalah PT Nurham, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulia Reymond Perkasa.