Bupati Raja Ampat Tegaskan Tidak Ada Lagi Setoran Kadis ke Kepala Daerah

KBRN, Waisai : Bupati Raja Ampat Orideko Burdam menegaskan bahwa tidak ada lagi setor-setoran kepada kepala daerah pada masa pemerintahannya. Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah atau kepala dinas diharapkan tidak lagi urunan mengalokasikan uang untuk kegiatan atau festival pesta rakyat.

"Di masa kepemimpinan Ormas (Orideko-Mansyur) tidak ada lagi kepala-kepala dinas setor-setor uang. Lebih baik uang yang banyak itu dipakai untuk kepentingan masyarakat, atau untuk pesta-pesta rakyat," kata Bupati saat memimpin apel perdana usai libur lebaran di teras kantor bupati setempat, Selasa (8/4/2025).

Bupati meminta tidak ada lagi kumpul-kumpul uang dari kepala Dinas atau pimpinan OPD untuk membiayai kegiatan pesta rakyat. Kegiatan pesta rakyat harus dibiayai oleh APBD bukan dari sumbangan pimpinan OPD. "Yang terjadi justru kepala-kepala Dinas, ambil dari pos-pos lain yang bisa menimbulkan kecurigaan staf," katanya.

Ia menilai kegiatan pesta rakyat atau festival perlu memakai dana APBD. Alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut justru lebih baik dibandingkan dana habis untuk segelintir orang. APBD adalah uang rakyat dan harus dipakai untuk kegiatan-kegiatan masyarakat.

Menurutnya, kebiasaan setor-setoran kepada bupati dan wakil bupati harus dihentikan. Terkadang setoran hanya ke bupati saja, wakil bupati tidak dapat.

Orideko juga mengingatkan kepada pimpinan OPD untuk tidak lagi melakukan titip-menitipkan kegiatan. Tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD diminta untuk memeriksa staf-staf OPD untuk memastikan tidak adanya program kegiatan titipan.

Bupati menegaskan tidak ada lagi titip kegiatan atau titip anggaran di dinas-dinas pada masa pemerintahannya. Semua usulan program harus dari Dinas, bukan titipan tim dari luar yang tidak jelas. Dinas harus mengetahui semua kegiatan yang disusun.

Ia mengaku heran jika ada usulan kegiatan yang merupakan titipan dari kontraktor. "Jangan ada Dinas tidak tahu kegiatan yang disusun. Tapi sebut titipan TAPD. Ko bisanya kontraktor usul ke tim," katanya.

Ia mengancam akan menurunkan tim audit investigasi jika masih dipakai pola-pola lama dalam penyusunan program dan anggaran. Semua ASN diminta untuk bekerja dengan baik karena visi misi Ormas adalah menghadirkan tata kelola pemerintah yang bersih.

Raja Ampat, kata dia, memiliki alokasi APBD yang mencapai 1 triliun lebih. Namun, anggaran daerah yang besar ini belum bisa menghadirkan pembangunan yang berkualitas. Ada daerah lain yang anggarannya tidak mencapai 1 triliun tapi hasil pembangunan sangat bagus.

Dahulu Anggaran Raja Ampat, lanjutnya, tidak sampai 1 triliun tapi hasilnya pembangunannya cepat karena semua dialokasilan untuk kerja dan kegiatan. "Tapi kalau kerja lambat uang 1 triliun tidak terlihat hasilnya. Macetnya ini ada pada kita semua karena kerja tidak sesuai jalurnya," kata Bupati.