RRI.CO.ID, Sorong - Pembangunan tiga kantor pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya dipastikan telah rampung dan siap digunakan dalam waktu dekat.

Hal tersebut terungkap saat kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang meninjau langsung progres pembangunan Kantor Gubernur, DPR, dan MRP pada Rabu 22 April 2026.

Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Papua Barat, Dr. Corneles Sagrim, ST., M.MT., menjelaskan bahwa dalam kunjungan tersebut, Wapres lebih banyak mendengarkan laporan perkembangan pembangunan tahap pertama yang mencakup tiga gedung utama beserta fasilitas pendukung dari Kementerian PU.

“Wapres tadi intinya hanya mendengarkan progres pembangunan tiga kantor, yakni Kantor Gubernur, DPR, dan MRP, termasuk pekerjaan pendukung dari pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Rata-rata progresnya sudah 100 persen,” ujar Corneles.

Ia menambahkan, Wapres memberikan apresiasi terhadap hasil pembangunan yang dinilai memiliki kualitas baik, bahkan terlihat mewah. Penilaian tersebut juga dibandingkan dengan kunjungan sebelumnya, di mana progres pembangunan kini dinilai mengalami peningkatan signifikan.

“Beliau cukup melihat kondisi bangunan dan memberikan apresiasi. Bangunannya dinilai bagus dan mewah. Dibandingkan kunjungan sebelumnya, beliau cukup respek dengan pengerjaannya,” katanya.

Meski demikian, Corneles mengakui masih terdapat beberapa pekerjaan finishing yang perlu disempurnakan. Hal tersebut akan diselesaikan dalam masa pemeliharaan, terutama terkait detail kecil atau defek pada bangunan.

“Untuk finishing, pasti masih ada defek-defek kecil seperti pemasangan keramik yang belum rapi atau bagian yang masih janggal. Itu akan kami selesaikan di masa pemeliharaan,” jelasnya.

Dari sisi anggaran, Corneles mengungkapkan bahwa total pembiayaan untuk lima kegiatan tahap pertama mencapai lebih dari Rp444 miliar. Pekerjaan tersebut meliputi pembangunan kantor Gubernur, DPR, MRP, pengembangan lahan, serta dukungan sistem penyediaan air minum (SPAM) untuk blok B.

“Anggaran tahap pertama sekitar Rp444 miliar lebih. Bahkan Wapres sempat membandingkan bahwa pembangunan kantor gubernur di sini relatif lebih murah dibandingkan di Papua Tengah maupun provinsi lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, dari sisi lahan, pemerintah telah membebaskan sekitar 55 hektar area. Namun, pemanfaatan untuk pembangunan tiga kantor saat ini masih di bawah 20 hektar. Beberapa keterbatasan lahan juga menjadi catatan, seperti pada pembangunan Kantor DPR yang hanya memiliki luas sekitar 0,7 hektar.

“Memang lahannya masih terbatas. Kantor DPR hanya sekitar 0,7 hektar, jadi ruangnya tidak terlalu luas. Sementara Kantor Gubernur sekitar 1,7 hektar, itu masih lebih memadai,” tambahnya.

Corneles memastikan bahwa kualitas bangunan telah memenuhi standar teknis dan melalui pengujian di setiap tahap pengerjaan. Selain itu, proyek ini juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Ke depan, peresmian ketiga kantor tersebut masih menunggu penyelesaian penataan kawasan. Penataan ini mencakup pembangunan jalan, saluran drainase, ruang terbuka, hingga fasilitas pendukung seperti alun-alun dan gapura kawasan.

“Kami juga menyiapkan sistem utilitas terpadu melalui MUT atau Multi Utility Tunnel, di mana semua jaringan seperti air, listrik, dan telekomunikasi akan ditempatkan di bawah tanah. Jadi tidak ada lagi tiang-tiang utilitas di kawasan tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, kawasan perkantoran ini juga telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek mitigasi bencana, khususnya banjir. Lokasinya berada di atas ketinggian 8 meter dari permukaan laut (mdpl), sehingga relatif aman.

“Targetnya tahun ini semua finishing selesai dan gedung bisa ditempati. Untuk listrik, tinggal menunggu PLN agar operasional seperti lift dan lainnya bisa digunakan,” tutup Corneles.