RRI.CO.ID, Sorong – Forum Pemangku Kepentingan Utama Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Sorong berlangsung di Ruang Rapat Anggrek Lantai 2 Kantor Wali Kota Sorong, Selasa, 4 Agustus 2026.

Forum tersebut resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Sorong H. Anshar Karim yang didampingi oleh PLT. Sekretaris Daerah Ruddy R Laku, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Thamrin Tajuddin. Turut hadir Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Nurullah Hanafi dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menegaskan pertemuan ini bertujuan mempertegas peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, dengan fokus pada pentingnya pelaksanaan program BPJS Kesehatan.

"Kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi setiap orang, terlepas dari status ekonominya. Pengalaman nyata menunjukkan bahwa seberapa besar harta yang dimiliki tidak dapat menjamin kesembuhan dari penyakit serius. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjamin perlindungan kesehatan bagi warga yang belum mampu mengakses layanan secara mandiri," ujarnya.

Dijelaskan pula bahwa di Indonesia, keterbatasan ekonomi masih menjadi hambatan sebagian masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, sehingga kehadiran BPJS Kesehatan menjadi solusi yang sangat tepat untuk menjamin perlindungan kesehatan tersebut.

Pemerintah Kota Sorong berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat program JKN dapat dirasakan secara merata dan tepat sasaran oleh seluruh masyarakat.

Usai pembukaan, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pemberian informasi status kepesertaan oleh Wakil Wali Kota Sorong, PLT. Sekretaris Daerah Kota Sorong, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, Kepala Bagian Hukum.