15 September Diperingati Sebagai Hari Demokrasi Internasional

RRI.CO.ID Sorong Selatan – Setiap tanggal 15 September, dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional atau International Day of Democracy. Peringatan ini bukan sekedar seremonial, melainkan pengingat global tentang pentingnya demokrasi, hak asasi manusia, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sejarah Penetapan

Dilansir dari laman resmi PBB Indonesia, Hari Demokrasi Internasional ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa – bangsa melalui Resolusi No 62/7 pada tahun 2007. Tanggal 15 September dipilih karena bertepatan dengan pengadopsian Deklarasi Universal tentang Demokrasi oleh Inter – Parliamentary Union 1997.

Dalam resolusinya, PBB menegaskan bahwa “ Demokrasi adalah sebuah nilai universal berdasarkan keinginan rakyat yang dieskpresikan secara bebas untuk menentukan sistem – sistem politik, ekonomi, sosial, dan kultural mereka sendiri serta partisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan mereka”. PBB juga menekankan tidak ada satu model demokrasi tunggal, dan demokrasi tidak terkait dengan negara atau kawasan tertentu.

Dari laman Wikipedia Indonesia, Tujuan utama peringatan ini adalah:

1. Mempromosikan peran pemerintah dalam menjaga demokrasi secara terbuka di semua negara anggota PBB

2. Merayakan sistem nilai yang dipromosikan demokrasi

3. Memberikan warga kekuatan untuk membuat keputusan mengenai semua aspek kehidupan

4. Meninjau kembali keadaan demokrasi di dunia.

Setiap tahun PBB mengangkat tema berbeda untuk menyoroti tantangan demokrasi. Tema yang diusung tahun 2026 ini adalah Raising Hands and Voice – Fostering Agency and Ownership through Deliberative Democracy” atau “ Mengangkat Tangan dan Suara – Menumbuhkan Agensi dan Rasa Memiliki melalui Demokrasi Deliberatif”.

Berfokus untuk mendorong partisipasi aktif warga, dialog, dan pengambilan keputusan bersama. Jadi bukan hanya memilih, tapi benar – benar ikut merancang kebijakan.

Meski diterima sebagai bentuk pemerintahan terbaik, implementasi demokrasi masih menghadapi tantangan. Di berbagai negara, meski pemilu rutin digelar, diskriminasi, ketidaksetaraan, dan pembatasan kebebasan berbicara tetap terjadi. Fenomena populisme dan sentimen anti-demokrasi juga semakin berkembang. PBB melalui berbagai programnya memantau pemilihan umum, memperkuat institusi demokrasi, dan membantu negara pasca-konflik menyusun konstitusi.