RRI.CO.ID, Teminabuan- Perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, diminta untuk selalu membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat adat pemilik hak ulayat. Hal itu dipandang penting untuk menghindari terjadinya konflik.

Kepala Distrik Kokoda Utara, Leonard Takoye kepada RRI, Rabu 24 Juni 2026, menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu beredar di media sosial pembongkaran lahan baru perusahaan kelapa sawit dan telah memasuki wilayah Distrik Kokoda Utara. Namun setelah dicek langsung di lapangan, ternyata hal itu tidak benar.

"Beberapa waktu lalu viral di media sosial, bahwa pembongkaran lahan baru perusahaan kelapa sawit, telah masuk wilayah pemerintahan Distrik Kokoda Utara. Saya sendiri sudah turun sampai di tempat dan itu tidak benar. Memang sudah dekat tetapi belum masuk wilayah pemerintahan Distrik Kokoda Utara," ungkapnya.

Terkait itu, Ia meminta kepada pihak perusahaan agar selalu membangun koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah dan masyarakat adat. Hal itu perlu untuk menghindari persoalan atau konflik di kemudian hari. "Saya harapkan kita perlu koordinasi, terkait kegiatan-kegiatan perusahaan yang berjalan saat ini. Seperti pembongkaran lahan baru saat ini dan kegiatan lainnya, perlu diperhatikan hak-hak masyarakat adat. Untuk itu perlu kita duduk bersama agar tidak terjadi persoalan," harapnya.

Leonard Takoye juga memberikan apresiasi kepada pihak perusahaan, karena dapat merekrut masyarakat lokal menjadi tenaga kerja dan berdampak pada pendapatan ekonomi keluarga.