RRI.CO.ID, Sorong Selatan - Wakil Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Yohan Bodori, memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 yang jatuh pada tanggal 25 April 2026. Upacara Peringatan Hari Otda di Lingkup Pemkab Sorong Selatan, Senin 27 April 2026, berlangsung di lapangan apel Kantor Bupati Sorong Selatan dan dihadiri unsur forkopimda, para tokoh, Pimpinan BUMN/ BUMD dan ASN di Lingkup Pemkab Sorong Selatan.

Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodori dalam kesempatan ini membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Dikatakan bahwa, peringatan hari otonomi daerah merupakan momentum untuk memperkokoh komitmen dan peran, dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Otonomi daerah adalah instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air.

"Tema Otonomi Daerah yang kita usung pada tahun ini, yaitu “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, mengandung makna yang melambangkan kemandirian dan tanggungjawab daerah dalam mengelola potensi lokal, untuk secara bersama-sama mewujudkan Asta Cita yang merepresentasikan harapan bangsa Indonesia dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ungkapnya.

lebih lanjut disampaikan, tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tersebut tidak akan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional. Sinkronisasi tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis. Antara lain, perlu adanya integrasi perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah, reformasi birokrasi berbasis outcomes yang diperkuat dengan digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah, penguatan kemandirian fiskal daerah, kolaborasi antar daerah, fokus pada layanan Dasar dan pengentasan ketimpangan, serta penguatan stabilitas dan ketahanan daerah.

"Dalam pelaksanaan otonomi daerah selama tiga dekade terakhir, salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah belum optimalnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran nasional dengan daerah. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidaksinkronan antara program pemerintah dan pemerintah daerah. Ini akhirnya berujung pada tumpang tindih kegiatan, duplikasi anggaran, serta rendahnya efektivitas pembangunan," ujarnya.