Kepala Suku Imekko Soroti Kebakaran Hutan di Kokoda, Warga Krisis Air

RRI.CO.ID, SORONG SELATAN - Kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, semakin mengkhawatirkan. Kondisi tersebut diperparah dengan musim kemarau yang menyebabkan sejumlah sungai mengering dan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih.

Kepala Suku Besar Imekko Sorong Selatan, Yohan Bodory, mengatakan kondisi yang disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya terkait kebakaran hutan di wilayah Kokoda memang sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Menurut Yohan Bodory, kebakaran hutan saat ini hampir merata terjadi di sejumlah wilayah Imekko, khususnya Kokoda.

“Yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya itu memang benar-benar kejadian yang sedang terjadi,” ujar Yohan saat diwawancarai, Rabu 9 September 2026.

Ia menjelaskan, musim kemarau menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi tersebut. Sejumlah sungai yang selama ini menjadi sumber air masyarakat bahkan mulai mengering.

Yohan Bodory yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Sorong Selatan itu mengaku telah menerima laporan dari masyarakat di sejumlah kampung terkait kondisi kebakaran hutan dan kesulitan air.

Ia pun meminta masyarakat untuk menjaga wilayah kampung masing-masing serta mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan.

Menurutnya, hujan menjadi salah satu harapan utama untuk membantu memadamkan kebakaran yang terjadi di wilayah tersebut.

“Kalau hutan-hutan yang ada memang sudah mengalami kebakaran, kita berharap satu-satunya yang bisa memadamkannya adalah hujan,” katanya.

Yohan Bodory bersyukur hujan mulai turun di sejumlah wilayah meski intensitasnya belum terlalu tinggi. Berdasarkan pengecekan yang dilakukan, sebagian titik kebakaran dilaporkan mulai padam setelah diguyur hujan.

Dana Desa Diarahkan untuk Ketahanan Pangan

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah juga mulai mengambil sejumlah langkah. Yohan Bodory mengatakan persoalan kebakaran hutan dan dampaknya terhadap masyarakat telah menjadi perhatian dalam pembahasan pemerintah.

Ia bahkan telah mengumpulkan para kepala kampung se-wilayah Imekko untuk membahas langkah penanganan bencana.

Yohan Bodory mengarahkan para kepala kampung agar melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung sehingga sebagian program dapat difokuskan untuk menghadapi kondisi darurat.

Salah satu langkah yang didorong adalah pemanfaatan dana desa untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat, termasuk menyediakan kebutuhan pokok atau sembako.

“Kepala-kepala kampung saya sampaikan kiranya mengubah programnya dan fokuskan untuk penanganan bencana alam dengan sistem menyediakan ketahanan pangan melalui sembako,” jelasnya.

Langkah tersebut dinilai penting karena kebakaran hutan membuat masyarakat harus mencari sumber pangan dan air ke wilayah yang lebih jauh.

Warga Kokoda Harus Jalan Kaki 4 Kilometer Cari Air

Selain ancaman kebakaran hutan, masyarakat Kokoda juga menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan air bersih.

Yohan Bodory mengatakan masyarakat di wilayah Kokoda pada umumnya harus berjalan kaki hingga sekitar empat kilometer untuk mendapatkan air. Bahkan, air yang diperoleh belum tentu memenuhi standar kelayakan untuk dikonsumsi.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kata dia, telah memiliki rencana untuk menyalurkan bantuan air bersih melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Namun, persoalan distribusi menjadi tantangan tersendiri karena kondisi geografis sejumlah wilayah di Kokoda cukup sulit dijangkau.

“Masalah buat Kokoda itu cara membawa air bersihnya. Kalau di Metemani dan Inanwatan bisa langsung sandar, tapi di Kokoda tidak bisa,” ungkapnya.

Menurut Yohan Bodory, kapal tanker yang membawa air bersih tidak dapat langsung merapat ke wilayah Kokoda. Kapal harus berlabuh di luar sehingga air masih harus diangkut kembali menuju kampung-kampung.

Kondisi tersebut semakin sulit karena sungai yang biasanya menjadi jalur transportasi masyarakat juga mengalami kekeringan.

Yohan Bodory menegaskan pemerintah akan terus mencari langkah yang memungkinkan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kebakaran hutan, kekeringan, serta ancaman terhadap ketahanan pangan.

Untuk sementara, pemerintah mendorong pemerintah kampung memanfaatkan dana desa yang tersedia agar kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi selama kondisi darurat berlangsung.