RRI.CO.ID, Aimas - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Sorong menggelar rapat paripurna III dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025. Rapat paripurna III tersebut dilaksanakan di Malak Ballroom Aimas Convention Center Kabupaten Sorong.

Wakil Bupati Sorong, Sutedjo dalam pengantar materi Raperda tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sorong tahun 2025 mengatakan berdasarkan catatan dan pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat Daya, laporan hasil pemeriksaan APBD Kabupaten Sorong tahun 2025 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini ini kata Sutedjo masih sama dengan opini yang diterima tahun sebelumnya, sehingga masih terdapat catatan dalam pengelolaan keuangan yang harus dibenahi kedepan, agar penilaian atas penggunaan maupun pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara profesional, akuntabel dan transparan.

"Berdasarkan catatan dari BPK, kami masih mendapat opini wajar Dengan pengecualian atau WDP, artinya masih ada hal yang harus kita perbaiki, yang harus dilengkapi atau disempurnakan sehingga kedepan opini pelaporan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Sutedjo.

Ketua DPRK Sorong, Mawardi Nur mengatakan imbas dari kejadian ditahun sebelumya masih dirasakan hingga saat ini, opini WDP kali ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama antara eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama mengelola keuangan secara tepat sasaran yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggung jawaban sehingga peran OPD sangat penting untuk dapat bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kabupaten Sorong.

"Yang jelas imbas kejadian yang lalu masih terasa hingga saat ini ya, ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan secara tepat mulai dari perencanaan hingga pelaporan, kadang perencanaan bagus tapi saat pelaporan ada kelemahan sehingga itu jadi temuan," kata Mawardi Nur.

Mawardi Nur menyebutkan pada tahun anggaran ini setelah dilakukan koordinasi dengan Inspektorat dan sejumlah OPD ada peningkatan perbaikan dalam pelaporan keuangan oleh karena itu diharapkan hal ini tetap dapat dipertahankan sebagai bentuk terwujudnya good governance dan clean government.