RRI.CO.ID, Sorong – Rencana Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, memperluas Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) ke Distrik Inanwatan dan Kokoda masih terbentur persoalan regulasi dan keterbatasan anggaran.

Pemkab Sorong Selatan menilai kedua aspek tersebut perlu segera mendapat perhatian agar program yang telah berjalan sejak 2022 itu dapat menjangkau lebih banyak anak, terutama di wilayah yang masih menghadapi persoalan akses pendidikan.

Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Edith Dony Tamaela mengatakan, hingga kini belum terdapat regulasi daerah yang secara khusus menjadi dasar pelaksanaan Program Sekolah Sepanjang Hari.

“Rencana pengembangan program sekolah sepanjang hari masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah belum adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Sorong Selatan,” kata Edith.

Menurutnya, kepastian regulasi penting agar pelaksanaan program memiliki landasan yang jelas, termasuk dalam pengalokasian anggaran dan pengembangan program di tingkat sekolah.

Selain regulasi, Pemkab juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran pendidikan yang penggunaannya telah ditentukan.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mencari dukungan tambahan agar rencana perluasan SSH ke dua distrik dapat direalisasikan.

Program Sekolah Sepanjang Hari bukan program baru bagi Sorong Selatan. Sejak mulai diterapkan pada 2022, program tersebut telah berjalan di tiga sekolah dasar.

Ketiga sekolah itu yakni SD Inpres 11 Konda di Distrik Konda, SD YPK 01 Maranatha di Distrik Teminabuan, dan SD YPK Mubarak Sodrofoyo di Distrik Sawiat.

Edith mengatakan Pemkab berencana memperluas penerapannya ke Inanwatan dan Kokoda, perluasan tersebut diarahkan untuk meningkatkan partisipasi sekolah sekaligus menekan angka putus sekolah.

“Program ini bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menekan angka putus sekolah sehingga perluasan program ini sangatlah penting,” ujarnya.

Tak hanya memperluas akses pendidikan, SSH juga diharapkan menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sorong Selatan.

Di sisi lain, Pemkab Sorong Selatan juga menyiapkan program penyetaraan bagi anak yang terlanjur putus sekolah.

Program tersebut menjadi upaya untuk membuka kembali kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang tidak lagi mengikuti pendidikan formal.

Dengan demikian, penanganan putus sekolah tidak hanya dilakukan melalui pencegahan, tetapi juga dengan memberikan jalur bagi anak untuk kembali mendapatkan pendidikan.

Edith mengatakan pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan berbagai pihak untuk mempercepat pengembangan program tersebut.

Dukungan yang diharapkan mencakup pengawalan penyusunan regulasi daerah sekaligus penguatan anggaran pendidikan.

“Kita membutuhkan pengawalan terhadap penyusunan peraturan daerah terkait pelaksanaan program sekolah sepanjang hari, sekaligus dukungan anggaran agar program ini dapat dilaksanakan di Distrik Inanwatan dan Kokoda,” katanya.

Pemkab Sorong Selatan berharap perluasan SSH nantinya tidak hanya meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi angka putus sekolah dan memperkuat kualitas sumber daya manusia di daerah.