Pemkab Tambrauw Serahkan LKPD 2025 Unaudited ke BPK Papua Barat Daya
- 07 Mei 2026 13:02 WIB
- Sorong
RRI.CO.ID, Tambrauw - Pemerintah Kabupaten Tambrauw resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, Senin 4 Mei 2026.
Penyerahan dokumen tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Tambrauw, Yeskiel Yesnath, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Kepala Bappeda Mousche W.J. Woria, Kepala BPKAD Agustinus Biweng, Inspektur Kabupaten Tambrauw Isnain Solo, Kepala BKD Matheus Woisiri, dan Kepala Dinas DPMK Yakonias Ajambuani.
Dalam kesempatan itu, Bupati Yeskiel Yesnath menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang selama ini aktif memberikan pendampingan dan arahan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Tambrauw berharap proses pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat memberikan masukan konstruktif demi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Papua Barat Daya, Rahmadi, menjelaskan bahwa penyampaian LKPD Unaudited merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah yang harus dilakukan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
Menurutnya, setelah dokumen diterima, BPK akan melaksanakan tahapan pemeriksaan mulai dari pemeriksaan interim hingga pemeriksaan terinci sebelum menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Kegiatan penyerahan LKPD tersebut juga menjadi bagian dari tahapan pemeriksaan LKPD Tahun 2025 yang diawali dengan entry meeting dan dilanjutkan proses audit secara menyeluruh.
Melalui sinergi yang terus terjalin antara Pemerintah Kabupaten Tambrauw dan BPK, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....