RRI.CO.ID, Kais Darat - Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya (PBD) berupaya dalam menyelesaikan permasalahan investasi di Kabupaten Sorong Selatan. Sehubungan dengan itu, MRP melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan berdasarkan aspirasi dan pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya, bertempat di Kantor Distrik Kais Darat, Jumat, 10 April 2026.

Wakil Ketua I MRP PBD, Susance saflesa mengatakan, sebagai lembaga kultur Orang Asli Papua (OAP), MRP memiliki tanggung jawab dalam mengakomodir hak-hak masyarakat adat.

"Hari ini kami hadir sebagai fasilitasi dan penyelesaian masalah terkait investasi di semua kabupaten. Bukan saja di Sorong Selatan, ada tim yang ke Maybrat, Tambrauw, Raja Ampat bahkan Kabupaten Sorong," kata Susance

Ia melanjutkan, MRP, DPR dan pemerintah sebagai pilar penting yang harus bersinergi untuk menuntaskan persoalan yang terjadi serta dapat mensejahterakan masyarakat.

"Oleh sebab itu kehadiran kami bersama-sama untuk mendapatkan informasi sehingga jelas. Kami juga bisa melihat masalah yang terjadi apakah ada Kesejahteraan untuk itu kita hadir untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi," ujarnya

Sementara itu Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Sorong Selatan, Ananias Wetaku mengungkapkan, pemerintah dan masyarakat harus memberikan dukungan penuh kepada MRP dalam mengakomodir hak-hak OAP.

"Perusahaan ini beroperasi sudah hampir 20 tahun, masa hutan kami hancur bisa pakai bangun tempat lain. Kami hanya butuh jalan saja," kata Ananias

Ananias menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan MRP sangat penting untuk melihat secara langsung permasalahan yang dihadapi masyarakat adat di Distrik Kais Darat.

"Kami pemerintah sangat memberikan apresiasi kepada MRP yang hadir untuk melakukan tugas yang mulia ini," ucapnya