RRI.CO.ID, Waisai - Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggandeng Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat Daya dalam sosialisasi bertema “Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas OPD melalui Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah”. Kegiatan yang digelar di Aula BP4D ini dibuka oleh Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan, Rabu, 25 Februari 2026.

Hadir sebagai narasumber Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat Daya Edi Sunardi. Para peserta sosialisasi adalah pimpinan organiasi perangkat daerah hingga direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ampat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa penerapan pola pengelolaan keuangan (PPK) BLUD merupakan sebuah instrumen reformasi keuangan daerah, yang memberikan fleksibilitas kepada unit layanan publik untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan PPK-BLUD, unit pelayanan seperti RSUD dan Dinas Kesehatan dapat bergerak lebih progresif, dalam merespons kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang baik.

"Pemahaman yang mendalam dan komprehensif dari seluruh Kepala OPD dan pejabat pengelola keuangan daerah, terhadap konsep dan mekanisme BLUD, adalah prasyarat mutlak bagi keberhasilan implementasinya," kata Mansyur.

Wakil Bupati meminta para kepala OPD untuk manfaatkan sosialisasi agar mendapatkan ilmu terkait aspek tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, serta peran strategis Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP dalam penguatan pengawasan BLUD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, kata Mansyur, berkomitmen penuh untuk mendorong implementasi BLUD yang efektif dan akuntabel, sebagai bagian dari agenda besar reformasi birokrasi daerah. "Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola oleh OPD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan layanan publik lainnya di seluruh wilayah Raja Ampat," katanya.

Wakil Bupati juga meminta agar hasil dari sosialisasi tidak berhenti di ruangan, tetapi segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret di masing-masing unit kerja.