RRI.CO.ID,Sorong: Sebagai instansi yang menangani Pajak BUmi dan Bangunan, Badan Pengelola dan Retribusi Daerah (BP2RD) terus berupaya mengajak masyarakat agar sadar dan paham dengan manfaat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Mengingat PBB merupaan dari rakyat untuk rakyat,BP2RD terus berupaya memberi kemudahan dalam proses pembayaran dan transparansi sebagai upaya kepercayan dari masyarakat. Dalam dialog Sorong Menyapa Selasa 11 Agustus 2026.
Kepala BP2RD Kota Sorong Fauzy Fatah dan Kepala BP@RD Kabupaten Sorong Adi Bermantyo mengungkap sistem pembayaran digitalisasi menjadi upaya kemudahan pembayaran dan transparansi.
“Kalau di Kota Sendiri, kami saat ini SPT langsung di bagi ke distrik distrik dan kelurahan,nah pembayaran sendiri bisa langsung lewat mobile banking seperti kerjasama dengan BNI 46,ada kanal tersendiri, atau bisa sekarang langsung di kantor kami atau Bank Papua juga bisa, dan dipastikan langsung masuk ke kas daerah itu kami jamin”,jelas Fauzy.
Sementara dari Kabupaten Sorong,banyak terjadi kendala terkait luasnya wiayah di Kabupaten Sorong untuk masyarakat yang berada di kampung.
“Kami kendalanya itu karena luasnya wilayah kami, sudah pasti agak sulit ya yang wilayahnya tidak bisa terjangkau dengan pembayaran digitalisasi, karena ada yang belum ada bank di tempat tempat tertentu,kalaupun ada jauh,dan itu kami akui belum mencapai target setoran kami untuk pemerintah,"ucapnya.
Selain bentuk transparansi, BP2RD Kota juga bekerjasama dengan pihak Kejaksaan, apabila ada kecurangan atau penundaan PBB,dikarenakan bisa menjadi tindak pidana bahkan perdata.
Setoran PBB dari masyarakat sendiri yang dapat dirasakan kembali oleh masyarakat dimana hasil PBB diserahkan kepada OPD terkait,misalnya bidang kesehatan,pendidikan,fasilitas umum dan lain lain,baik Kota maupun kabupaten Sorong terus berupaya meningkatkan setoran kepada pemerintah.
“Kami di Kota Sorong ada peningkatan signifikan, kalau tahun 2024 target kami 11 milyaran rupiah,tapi di tahun over sekitar 12 milyaran,jadi akan kejar target tahun ini sebesar 15 milyar rupiah,nah salah satu kenapa Kota bisa lebih daripada Kabupaten Sorong,salah satunya juga nilai tanah di Kota lebih tinggi”,tambahnya.
Di akhir dialog Adi Bermantyo dan Fauzy berharap bahwa seluruh masyarakat bukan hanya di Kota dan Kabupaten Sorong saja, namun seluruh Papua Barat Daya sadar akan membayar PBB,mengingat PBB sebagai instrument pajak terbesar di setiap daerah, yang manfaatnya juga akan dirasakan kembali oleh masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....