Dapur MBG Ditutup Sementara, Ada Apa? Ketua Satgas Sorong Selatan Buka Suara

RRI.CO.ID, Sorong Selatan — Penutupan sementara sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sorong Selatan menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Terlebih, sudah beberapa minggu distribusi makanan ke sekolah-sekolah terhenti.

Ketua Satgas MBG Sorong Selatan yang juga Wakil Bupati, Yohan Bodori, akhirnya angkat bicara terkait kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa penutupan ini bukan karena unsur kesengajaan, melainkan adanya hal teknis yang perlu segera dibenahi.

Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa salah satu kendala utama terletak pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum memenuhi standar. Hal ini menjadi catatan penting dalam penilaian kelayakan operasional dapur MBG.

“Bukan berarti ditutup permanen, tetapi ini penutupan sementara. Mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki sesuai ketentuan nasional, terutama terkait IPAL,” jelasnya.

Yohan menambahkan, pihaknya bersama unsur terkait akan segera menggelar rapat koordinasi untuk menentukan langkah strategis ke depan, termasuk pembagian wilayah layanan dapur MBG.

Ia mengungkapkan, setiap dapur saat ini harus menangani hingga 3.000 penerima manfaat, yang dinilai cukup berat jika tidak didukung fasilitas memadai.

“Kita akan bagi wilayah penanganan. Karena satu dapur menangani ribuan penerima manfaat, tentu ini jadi tantangan tersendiri,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti distribusi layanan yang dinilai belum merata di 15 distrik di Sorong Selatan. Beberapa wilayah dinilai masih memiliki akses, namun belum sepenuhnya terlayani.

“Kita sedang koordinasikan agar wilayah-wilayah tersebut bisa terjangkau. Termasuk daerah 3T yang memiliki tantangan geografis,” ungkapnya.

Khusus wilayah Imeko, Yohan mengakui tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks, mulai dari keterbatasan listrik hingga akses air bersih.

“Ini perlu perencanaan matang. Tapi program MBG ini harus menjangkau semua,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menelusuri adanya laporan satu sekolah di Teminabuan yang belum menerima manfaat MBG.

“Kalau memang ada sekolah yang belum menerima, kita akan cek apa kendalanya,” pungkas Yohan.

Sementara itu, sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa sebanyak 1.256 SPPG di wilayah Indonesia Timur di-suspend karena belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta tidak memiliki IPAL.

BGN menegaskan, langkah ini diambil demi memastikan standar keamanan pangan dan kebersihan lingkungan tetap terjaga dalam pelaksanaan program nasional tersebut.