RRI.CO.ID, Sintang - Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala memimpin jalannya Rapat Koordinasi High Level Meeting tahun 2026 jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Imlek, Bulan Suci Ramadan, dan Idulfitri 1447 Hijriah di Pendopo Bupati Sintang, Jumat, 13 Februari 2026.

Hadir pada rakor tersebut seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sintang.

Bupati Sintang menyampaikan rakor ini dilaksanakan dalam rangka mensinergikan langkah dalam strategi menjaga kapasitas harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan dan komunikasi efektif menjelang hari besar keagamaan.

“Pada tahun 2025 Kabupaten Sintang tercatat angka inflasi sebesar 2,02 persen, di atas angka inflasi Provinsi Kalbar yakni 1,85 persen, namun berada di bawah inflasi nasional yang tercatat 2,92 persen," ujar Bupati.

Bupati menjelaskan kondisi inflasi bulan Desember 2025 ditekan oleh kenaikan harga cabai rawit akibat penurunan produksi akibat curah hujan yang tinggi, emas perhiasan, bawang merah, sabun mandi cair dan angkutan udara.

"Memasuki tahun 2026 terjadi dinamika yang sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah, seperti penurunan transfer ke daerah, gangguan produksi akibat dampak anomali cuaca menekan pasokan komoditas strategis seperti beras, cabai, dan bawang," katanya.

Selain itu, stabilitas ekonomi di Kabupaten Sintang juga dipengaruhi oleh permintaan musiman periode HBKN, dan tekanan dampak lainnya, seperti akselerasi program Makan Bergizi Gratis, kenaikan harga emas, harga angkutan udara, LPG 3 kilogram normalisasi tarif dasar listrik, harga bahan bakar nonsubsidi, serta tingginya permintaan daging ayam ras di Sintang.

“Dampak dinamika tersebut terlihat dari angka inflasi tahunan y-o-y Januari tahun 2026 sebesar 4,52 persen, tertinggi di Kalimantan Barat, jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan Januari 2025, deflasi 0,12% persen. Andil inflasi di Januari 2026 di Kabupaten Sintang terbesar dari tarif listrik, emas perhiasan, bahan bakar rumah tangga, beras, dan bawang merah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bala meminta kepada TPID Kabupaten Sintang untuk melakukan pendataan ketersediaan stok dan harga bahan pangan, melakukan pengendalian dan tindakan preventif terhadap potensi terjadinya gejolak pasokan dan harga pangan, serta memantau dan mengawasi pasokan dan harga pangan secara terbuka.

Ia juga berpesan agar TPID dan kepala OPD terkait untuk melakukan kerja sama antar daerah, khususnya daerah yang defisit atau berpotensi cenderung mengalami gejolak harga pangan. (Sta)