RRI.CO.ID, Jakarta - Kontroversi menjelang Piala Dunia 2030 kembali mencuat, setelah Partai Livre di Portugal meminta Maroko dicoret dari daftar tuan rumah bersama. Desakan tersebut, muncul menyusul krisis imigrasi yang terjadi di wilayah Ceuta dan memicu perhatian di sejumlah negara Eropa.

Isu tersebut tidak hanya berkembang di ranah politik, tetapi juga merambah ke persiapan ajang sepak bola terbesar di dunia. Meski demikian, peluang perubahan komposisi tuan rumah dinilai sangat kecil mengingat proses persiapan turnamen telah berjalan.

Juru bicara Partai Livre, Jorge Pinto mengatakan, Portugal seharusnya tidak lagi menjadi bagian dari penyelenggaraan bersama dengan Maroko. Menurutnya, situasi terkini menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan negara tersebut sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030.

Pinto menegaskan, partainya akan mendorong agar turnamen tidak dikaitkan dengan negara yang dinilai belum memenuhi standar kepercayaan. Pernyataan itu menjadi salah satu kritik paling keras yang muncul sejak penetapan tuan rumah bersama.

"Berkaca pada peristiwa-peristiwa terbaru. Portugal tidak dapat ikut serta dalam penyelenggaraan bersama Piala Dunia 2030 dengan Maroko," kata Pinto dalam keterangannya seperti dilansir RMC Sport, Kamis, 6 Agustus 2026.

Partai Livre juga mengingatkan, proposal awal pencalonan Piala Dunia 2030 melibatkan Portugal, Spanyol, dan Ukraina. Namun, perubahan situasi membuat Ukraina keluar dari pencalonan, kemudian posisinya digantikan oleh Maroko.

Menurut Pinto, kondisi saat ini membuat opsi tersebut perlu dievaluasi kembali. Ia menilai keputusan sebelumnya sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan terbaru.

Peluang Maroko Dicoret Dinilai Sangat Kecil

Di tengah desakan tersebut, sejumlah pengamat menilai pencabutan status tuan rumah Maroko hampir mustahil dilakukan. Salah satu alasannya adalah waktu persiapan yang semakin singkat serta proyek infrastruktur yang telah berjalan di negara tersebut.

Laporan media Prancis, juga menyebut proses pembangunan stadion dan fasilitas pendukung masih terus berlangsung. Faktor tersebut, membuat perubahan tuan rumah dinilai berisiko mengganggu penyelenggaraan turnamen.

Laporan yang sama menyebut hubungan Maroko dengan pimpinan FIFA menjadi salah satu faktor yang memperkuat posisinya. Dukungan yang diberikan Maroko kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, pada berbagai momentum disebut ikut memperkokoh peluang negara tersebut tetap menjadi tuan rumah.

Bahkan, spekulasi berkembang bahwa Maroko berpeluang mendapat kepercayaan menjadi lokasi pertandingan final Piala Dunia 2030. Opsi tersebut disebut dapat terjadi apabila FIFA memutuskan adanya perubahan dalam pembagian pertandingan di antara negara tuan rumah.

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari FIFA terkait desakan yang disampaikan Partai LIVRE. Penyelenggaraan Piala Dunia 2030, masih tetap direncanakan berlangsung dengan format tuan rumah bersama sesuai keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perdebatan mengenai isu tersebut diperkirakan masih akan berlanjut di tengah dinamika politik dan hubungan internasional. Namun, seluruh keputusan akhir tetap berada di tangan FIFA sebagai otoritas penyelenggara kompetisi.