RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden FIFA, Gianni Infantino diminta memberikan keterangan, kepada Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat. Permintaan DPR AS tersebut, muncul di tengah meningkatnya sorotan terhadap hubungan Infantino dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Permintaan itu, diajukan oleh anggota Kongres Jamie Raskin yang meminta Infantino mengikuti wawancara resmi yang direkam. Fokus penyelidikan, adalah dugaan keterkaitan antara kebijakan FIFA dan kepentingan politik pemerintahan Trump.

"Tindakan FIFA tampaknya dirancang untuk membujuk Presiden Trump dan pemerintahannya. Agar mengambil keputusan yang menguntungkan FIFA," kata Raskin dalam surat resminya seperti dilansir laman The Athletic, Selasa, 28 Juli 2026.

Ssalah satu perhatian utama DPR AS adalah penggunaan ruang kantor FIFA di Trump Tower, Manhattan. FIFA menyatakan, sewa kantor tersebut dibayar sesuai harga pasar.

Namun, DPR AS tetap meminta dokumen dan catatan terkait aktivitas di kantor FIFA di New York serta Miami. DPR AS juga meminta, seluruh komunikasi antara staf FIFA dan pihak yang memiliki hubungan dengan pemerintahan Trump.

Permintaan itu, menjadi bagian dari upaya mengungkap ada atau tidaknya pengaruh politik terhadap pengambilan keputusan FIFA. Penyelidikan turut menyoroti keputusan FIFA yang memberikan Penghargaan Perdamaian FIFA kepada Donald Trump.

Langkah tersebut, dinilai memicu pertanyaan mengenai independensi dan netralitas organisasi sepak bola terbesar di dunia itu. Isu lain yang menjadi perhatian, adalah keputusan FIFA terkait status pemain tim nasional Amerika Serikat, Balogun, pada Piala Dunia.

Muncul dugaan, Trump sempat menghubungi Infantino untuk meminta peninjauan atas kartu merah sang pemain. Sebelum akhirnya, dinyatakan bisa tampil kembali di fase gugur.

FIFA membantah adanya campur tangan politik dalam keputusan tersebut. Organisasi itu menegaskan seluruh keputusan disiplin diambil secara independen sesuai prosedur yang berlaku.

Selain persoalan politik, Komite Kehakiman DPR AS juga mengusut kebijakan penjualan tiket Piala Dunia. Sejumlah jaksa agung negara bagian menilai FIFA menerapkan skema harga yang merugikan konsumen.

Raskin mengungkapkan, harga tiket final yang semula dipasarkan maksimal US$1.550 justru melonjak hingga hampir US$33.000 untuk sejumlah kursi tertentu. Ia juga menuding FIFA dapat memindahkan pemegang tiket ke kursi yang lebih buruk secara sepihak.

"Bahkan setelah seorang penggemar membeli tiket, FIFA dapat, atas kebijakannya sendiri, memindahkan mereka ke kursi yang lebih buruk. Ini jelas merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan konsumen," ucap Raskin.

DPR AS memberikan tenggat waktu hingga 9 Agustus 2026 kepada FIFA untuk menyerahkan seluruh dokumen yang diminta. Apabila mayoritas politik di DPR berubah setelah pemilu sela, penyelidikan ini berpotensi meningkat menjadi investigasi resmi dengan kewenangan pemanggilan paksa.