RRI.CO.ID, Sendawar – Meski menunjukkan tren penurunan, angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) masih tergolong tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur yang dirilis September 2025 mencatat, persentase penduduk miskin (P0) Kutai Barat pada 2025 berada di angka 8,72 persen, dengan garis kemiskinan sebesar Rp738.206 per kapita per bulan.

Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 9,56 persen. Namun, dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, Kutai Barat masih berada di peringkat kedua tertinggi setelah Kabupaten Mahakam Ulu.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Kutai Barat, Florensius Steven, menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama kemiskinan masih relatif tinggi adalah struktur ekonomi yang belum inklusif. Pertumbuhan ekonomi Kutai Barat yang mencapai 7,5 persen dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat lapisan bawah.

“Dominasi sektor pertambangan yang bersifat padat modal, bukan padat karya, membuat pertumbuhan ekonomi kita tidak berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja,” ujarnya saat memaparkan materi tentang pembangunan 2027 dalam acara Forum konsultasi publik, dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Kubar Tahun 2027, di Aula ATJ Kantor bupati Kubar, Senin 19 Januari 2026.

BACA JUGA:

Kementerian PU Pastikan Preservasi Jalan Sp Blusuh–Sendawar Berkelanjutan

Menurutnya, sektor pertambangan saat ini masih menyumbang lebih dari 40 persen PDRB Kutai Barat. Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif ini menyebabkan manfaat ekonomi terkonsentrasi di kelompok tertentu dan belum merata ke masyarakat luas.

Sementara upaya hilirisasi ekonomi di Kutai Barat masih belum berjalan optimal. Produk-produk lokal sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambahnya rendah.

“Kita belum sampai pada tahap di mana produk lokal masyarakat benar-benar meningkat mutunya dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi,” katanya.

Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi ekonomi, khususnya dengan mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan seperti sawit, karet, dan kakao, yang dinilai lebih berkelanjutan dan padat karya.

BACA JUGA:

Daerah Perbatasan Kaltim Masuk Prioritas Pembangunan Pemerintah

Selain faktor ekonomi, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi penyebab kemiskinan sulit ditekan. Tingkat pengangguran terbuka masih relatif tinggi, rata-rata lama sekolah masih rendah, serta terjadi ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch) dengan kebutuhan pasar kerja. Masalah stunting dan keterbatasan akses pendidikan menengah dan tinggi juga turut memengaruhi daya saing tenaga kerja lokal.

“Pembangunan SDM bukan pekerjaan satu atau dua tahun. Ini investasi jangka panjang, bahkan bisa 10 hingga 15 tahun ke depan. Tapi fondasinya harus kita bangun dari sekarang,” ucap Florensius.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap kemiskinan adalah kondisi infrastruktur wilayah yang belum merata. Kerusakan jalan, tingginya titik rawan (black spot), keterbatasan akses pasar, serta wilayah-wilayah yang masih terisolasi menyebabkan produktivitas masyarakat rendah dan memperbesar kantong-kantong kemiskinan.

Dari sisi tata kelola, Bappeda Litbang menilai kapasitas intervensi pemerintah masih perlu diperkuat. Perencanaan pembangunan dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, serta masih terjadi inefisiensi anggaran.

“Kami membuka ruang koreksi dan masukan, apakah tema pembangunan tahun 2027 dalam RPJMD 2025–2029 masih relevan dengan isu terkini,” kata Florensius.

Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan, penurunan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi dengan sektor swasta dinilai sangat penting, terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

“Mengenai kemiskinan yang masih tinggi, Pemkab meminta kolaborasi dengan pihak swasta untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan menetapkan aturan seperti kenaikan upah minimal, sehingga masyarakat bisa terbebas dari kemiskinan,” kata Edwin.

Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terarah dan selaras dengan visi-misi kepala daerah.

“Perencanaan ke depan harus betul-betul terukur dan fokus. Setiap OPD harus jelas masuk di segmen visi-misi yang mana, agar hasil pembangunan bisa dirasakan di akhir masa perencanaan,” katanya.

Tingginya angka kemiskinan di Kutai Barat disebabkan oleh ketergantungan pada sektor pertambangan, kualitas SDM yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur wilayah, serta tata kelola pembangunan yang masih perlu diperbaiki. Meski tren kemiskinan menunjukkan penurunan, pemerintah daerah menilai transformasi ekonomi dan pembangunan SDM menjadi kunci utama agar kemiskinan dapat ditekan secara signifikan dan berkelanjutan.