KBRN, Sendawar: Direktur Politekni Sendawar Selvina kembali mempertanyakan keseriusan pemerintah kabupaten Kutai Barat untuk mengambil alih Poltek Sendawar yang diwacanakan sejak Oktober 2023 lalu.

”Kan renacananya dari bulan Oktober tapi sampai sekarang belum jelas, itu yang kami pertanyakan,” ungkap Selvina kepada RRI Sendawar, Selasa (6/2/2024).

Selvina juga menanyakan kelanjutan pengambil alihkan Kampus Politeknik yang digembar-gemborkan Pemda Kubar setelah satu-satunya perguruan tinggi swasta di Kubar itu tidak lagi bisa memperpanjang akreditasi institusi akibat minim pembiayaan.

BACA JUGA:

Bupati Kubar: Poltek Sendawar Diambil Alih Pemerintah

Dia mengaku seharusnya Pemkab Kubar berkonsultasi dengan direktorat dan Yayasan Pembangunan Sentawar Sakti (YPSS) sebagai pengeloa Poltek. Pasalnya miskomunikasi itu menyebabkan tidak adanya titik temu antara kedua belah pihak.

”Kami sendiri tidak tahu rencana itu sampai sekarang. Mestinya kan duduk bareng dulu,” ujarnya.

Hal itu juga pernah diutarakan sekertaris YPSS Edison. Dia mengaku tidak pernah tahu soal pengambilalihan Poltek Sendawar yang dikeluarkan melalui SK Bupati Kubar.

” “Kami tidak pernah tahu kalau ada SK pencabutan ini. Selama ini kita tidak pernah dilibatkan. Memang ada rapat di DPR tapi aksi nyata membantu Poltek itu tidak jelas, tahu-tahu saya baru dapat info dari wartawan soal pembekuan ini,” ujar Edison.

BACA JUGA:

Pemkab Kubar Cabut SK Yayasan Sentawar Sakti, Poltek Sendawar Diambil Alih Jadi BLUD

Bupati Kubar FX.Yapan pada Desember 2023 lalu mengaku Pemkab Kubar mengambil alih pengelolaan Poltek untuk menata kembali manajemen dan pembiyaan. Lantaran YPSS sudah tidak mampu membiaya operasional kampus.

”Saya sudah menandatangani itu (SK pencabutan yayasan Poltek). Kita akan ambil alih termasuk nanti pengurus yang ada di situ harus orang PNS. Supaya meringankan beban biaya honor,” kata Yapan saat berkunjung ke kampung Intu Lingau kecamatan Nyuatan, Sabtu (9/12/2023).

”Selama ini Poltek seperti hidup segan mati tak mau, kasihan anak-anak kita, mereka butuh (kejelasan) tapi kita mau laksanakan mereka (yayasan) nda mau menyerahkan kepada kita. Makanya ini dengan kewenangan bupati, maka bupati bisa mengambil alih itu dan mengganti yayasan,” tambah FX.Yapan.