RRI.CO.ID, Mahakam Ulu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu memperpanjang nota kesepakatan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kutai Barat sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan yang taat hukum, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari PPID Kabupaten Mahakam Ulu, kerja sama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) tersebut bertujuan memberikan pendampingan hukum terhadap berbagai kebijakan serta program strategis pemerintah daerah. Pendampingan ini diharapkan mampu meminimalkan potensi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri Kutai Barat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan yang akuntabel dan berlandaskan hukum. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga akan memberikan kepastian hukum dalam setiap proses pengambilan kebijakan.

"Kami berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan Kejaksaan Negeri Kutai Barat semakin erat, semakin kuat, dan semakin produktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang taat hukum, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat," ujar Angela, Selasa 28 Juli 2026.

Angela menjelaskan, pendampingan hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan menjadi salah satu upaya untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.

Selain memberikan pendampingan terhadap program pembangunan, kerja sama ini juga diarahkan untuk memperkuat pengamanan aset daerah serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Dengan adanya dukungan dari bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, pemerintah daerah memiliki mitra strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Pemkab Mahakam Ulu berharap perpanjangan nota kesepakatan ini semakin memperkokoh hubungan kelembagaan dengan Kejaksaan Negeri Kutai Barat. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.