RRI.CO.ID, Samarinda - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjalankan amanat pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, KPK menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kunto Ariawan mengatakan KPK tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga menjalankan fungsi pencegahan dan pendidikan untuk membangun budaya antikorupsi di seluruh lapisan masyarakat dan pemerintahan.

“Pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat tiga fungsi utama, yaitu fungsi pencegahan, fungsi pendidikan, dan fungsi penindakan yang saling melengkapi dalam menciptakan transparansi pelayanan pemerintahan,” ujar Kunto Ariawan, Kamis, 18 Juni 2026.

Menurutnya, fungsi pencegahan dilakukan melalui penguatan sistem tata kelola pemerintahan agar celah terjadinya korupsi dapat diminimalkan. Sementara itu, fungsi pendidikan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman serta membangun integritas aparatur negara maupun masyarakat agar memiliki kesadaran dalam menolak praktik korupsi.

Di sisi lain, fungsi penindakan tetap menjadi bagian penting dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan secara adil dan profesional.

“Ketiga fungsi tersebut dijalankan secara terpadu agar pelayanan pemerintahan semakin transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” kata Kunto.

Melalui pelaksanaan fungsi pencegahan, pendidikan, dan penindakan secara berimbang, KPK berharap upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.