RRI.CO.ID, Sendawar – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memilih menggunakan skema sewa kendaraan dinas untuk mendukung operasional, karena dinilai lebih hemat dibandingkan pengadaan unit baru.

Penjabat Sekretaris Daerah Kutai Barat, Kamius Junaidi, menegaskan kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran sesuai arahan Bupati. Menurutnya, sewa kendaraan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional organisasi perangkat daerah (OPD), terutama bagi instansi yang belum memiliki kendaraan dinas.

Kamius menambahkan, skema sewa lebih menguntungkan karena pemerintah tidak perlu menanggung biaya perawatan kendaraan.

“Kalau pengadaan, kita harus keluarkan biaya pemeliharaan. Kalau sewa, kita hanya menanggung BBM saja,” kata Kamius di Sendawar, Rabu 8 April 2026.

Selain itu, penggunaan kendaraan sewa dilakukan berdasarkan kebutuhan, sehingga anggaran yang tersedia tidak serta-merta digunakan seluruhnya.

Pemkab Kubar menilai selisih biaya antara pengadaan dan sewa cukup signifikan, sehingga kebijakan ini menjadi pilihan untuk menjaga efisiensi tanpa mengganggu operasional pemerintahan.

“Jadi cukup jauh selisih antara kita melakukan pengadaan karena kita harus mengeluarkan biaya perawatan, tapi ini pemerintah daerah tidak mengeluarkan biaya perawatan kalau kita menyewa kendaraan,” ujarnya.

Selain itu lanjut Kamius, bupati Kubar Frederick Edwin juga sudah membatalkan rencana pengadaan mobil dinas baru untuk kepala daerah yang diusulkan Bagian Umum Setkab Kubar, demi efisiensi.

“Itu sesuai instruksi Bupati mengingat kondisi saat ini kita juga perlu efisiensi anggaran untuk kebutuhan pelayanan yang seharusnya di masyarakat. Oleh karena itu pengadaan kendaraan sudah dibatalkan,” ucap Kamius.

Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya terkait isu kendaraan dinas yang beredar di media sosial.