RRI.CO.ID, Sendawar – Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menegaskan tidak akan membeli mobil dinas baru dan memilih tetap menggunakan kendaraan lama yang masih layak.

“Kalau saya tidak ada pengadaan mobil baru. Kendaraan yang saya pakai sekarang juga masih layak dan itu hanya melanjutkan mobil dinas periode sebelumnya,” kata Edwin dalam keterangannya dikutip, Kamis 26 Maret 2026.

Ia juga telah membatalkan rencana pengadaan mobil operasional senilai Rp3 miliar sejak Januari 2026, meskipun anggaran tersebut sudah diusulkan Sekretariat Daerah sejak 2025. Keputusan itu diambil sebagai bagian dari efisiensi anggaran daerah.

“Mengingat daerah kita sedang efisiensi anggaran, saya memutuskan tetap memakai mobil yang ada agar APBD diprioritaskan untuk masyarakat. Artinya, tidak ada pengadaan mobil dinas baru untuk bupati saat ini,” kata Edwin tegas.

Sementara itu Kepala Bagian Umum Setkab Kubar, Sulhendi, menjelaskan usulan pembelian mobil senilai Rp3 miliar sebelumnya diajukan untuk mendukung operasional, khususnya saat menerima kunjungan pejabat dari pusat dan provinsi. Kendaraan yang dibutuhkan berstandar tinggi, seperti Toyota Land Cruiser atau sejenisnya, namun jumlahnya di Kutai Barat masih terbatas.

Namun, bupati menolak usulan itu karena menilai kendaraan yang ada masih memadai. Anggaran yang semula disiapkan kemudian dialihkan ke program lain melalui APBD Murni 2026.

“Beliau sempat menegur saya terkait usulan tersebut karena memang tidak setuju. Oleh karena itu usulan tersebut langsung dibatalkan,” ucap Suheldi.

Plt Kepala Bapeda Kubar ini menambahkan, usulan pengadaan mobil tersebut bukan untuk kendaraan dinas bupati, melainkan untuk operasional Bagian Umum dalam melayani tamu pejabat.

Ia juga membantah informasi yang menyebut adanya pengadaan mobil hingga belasan miliar rupiah. “Informasi itu tidak benar. Usulan hanya dari Bagian Umum dan sudah dibatalkan,” ujarnya.

Menurutnya, data usulan memang sempat muncul di aplikasi SIRUP, namun karena kendala teknis di sistem sehingga tidak bisa langsung dihapus. Hal itu sempat menimbulkan kesalahpahaman publik, padahal rencana tersebut sudah dibatalkan sejak awal tahun.