RRI.CO.ID, Samarinda - Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menilai jalur alternatif melalui kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) berpotensi menjadi solusi untuk memperpendek jarak tempuh darat antara Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kubar.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kubar, Adrianus, mengatakan jalur alternatif tersebut dinilai lebih efisien dan dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat yang berada di sepanjang lintasan jalan.

“Jika jalur alternatif ini bisa dibangun, jarak tempuh akan lebih singkat dan tentu berdampak pada tumbuhnya perekonomian masyarakat di sekitar jalur, khususnya di Kutai Barat,” ujar Adrianus, Jumat 6 Februari 2026.

Ia menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini telah melakukan kajian terkait pembukaan akses jalan melalui jalur HTI tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarwilayah.

Meski demikian, Adrianus mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diselesaikan, terutama terkait status kawasan jalan yang masuk dalam wilayah perizinan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.

​Baca juga: DPRD Kubar Dorong Jalan Alternatif Kukar-Kubar

“Ini perlu menjadi perhatian bersama, karena kejelasan status kawasan sangat penting agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” katanya.

Selain persoalan kawasan, Adrianus menekankan pentingnya sinkronisasi trase jalan dalam dokumen Detail Engineering Design (DED) dan tata ruang antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Ia juga menyampaikan bahwa Dinas Kehutanan telah melakukan proses inclave terhadap jalur jalan alternatif tersebut, namun koordinasi lintas sektor tetap diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.

“Kami mendorong dukungan lintas daerah dan pertemuan lanjutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan agar rencana pembangunan jalur alternatif ini dapat segera direalisasikan,” ucap Adrianus.

Komisi II DPRD Kubar berharap penyelesaian kendala teknis dan administratif tersebut dapat membuka jalan bagi percepatan pembangunan akses Kukar menuju Kubar demi kepentingan masyarakat luas.