RRI.CO.ID, Sendawar - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kutai Barat (Kubar), Adrianus, menyampaikan DPRD Kubar tengah mendorong pemerintah daerah untuk membangun akses jalan alternatif menuju Samarinda, sebagai solusi atas rusaknya jalan nasional yang selama ini menjadi jalur utama masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan menyusul kunjungan kerja Komisi II DPRD Kubar ke Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) beberapa waktu lalu. Kunjungan itu dilakukan untuk menginisiasi komunikasi dan mencari opsi kebijakan agar akses Kubar ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), tidak sepenuhnya bergantung pada kewenangan pemerintah pusat.

“Karena ini jalan nasional, kewenangannya pemerintah pusat. Kita sudah beberapa kali berjuang dan berkoordinasi dengan BBPJN Kaltim, tapi kita juga memahami pemerintah pusat punya banyak daerah yang harus diperhatikan,” ujar Adrianus, Jumat 30 Januari 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan penanganan kerusakan jalan nasional kerap tidak bisa dilakukan secara cepat. Padahal, akses Kubar menuju Samarinda merupakan jalur vital bagi mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.

Karena itu, DPRD Kubar menginisiasi dan mendorong pemerintah daerah agar menyiapkan jalan alternatif dengan status jalan antar kabupaten Melak menuju Kota Bangun. Skema ini dinilai lebih realistis karena penanganan dan pemeliharaan dapat dilakukan langsung oleh pemerintah daerah.

“Kami mendorong agar ada akses jalan lain yang bisa dibangun bersama dan tidak berstatus jalan nasional,” kata Adrianus.

Ia menambahkan, rencana pembangunan jalan alternatif tersebut sebenarnya telah digagas sejak lama. Pada 2024 lalu, DPRD Kubar juga telah mendorong komunikasi awal antara Pemkab Kubar dan Pemkab Kukar melalui perangkat daerah teknis.

“Konsepnya jelas, masing-masing pemerintah daerah membangun di wilayah administrasinya. Kubar membangun di wilayah Kubar, Kukar membangun di wilayah Kukar, sehingga ke depan kita punya jalan antar kabupaten yang bisa ditangani lebih cepat,” ucap Adrianus.

Dengan adanya jalan alternatif tersebut, DPRD Kubar berharap pemerintah daerah memiliki opsi akses yang lebih andal, aman, dan berkelanjutan, tanpa harus sepenuhnya menggantungkan konektivitas ke Samarinda pada jalan nasional yang kondisinya kerap rusak parah.