KBRN, Sendawar : Bupati Kutai Barat (Kubar), Frederick Edwin, menyambut baik rencana pengecoran jalan yang menghubungkan Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, yang sebelumnya dikritik Wakil Gubernur Kaltim, karena hanya tambal sulam.

Edwin menilai perbaikan dengan cor beton akan meningkatkan daya tahan jalan, memperlancar mobilitas warga, memangkas waktu tempuh, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Saya sangat gembira dengan wacana Pak Wakil Gubernur. Jika seluruh ruas jalan dicor semen, daya tahan jalan akan lebih kuat dan memberikan dampak positif bagi mobilitas masyarakat," ujar Edwin usai bersilaturahmi dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam acara Idulfitri di Samarinda, Selasa (1/4/2025).

Frederick Edwin mengatakan, selama ini kondisi jalan yang sering rusak akibat tambal sulam menjadi kendala bagi warga. Oleh karena itu, ia mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim yang berkomitmen memperbaiki infrastruktur dengan metode yang lebih tahan lama.

BACA JUGA:

Wagub Kaltim Kecewa Jalan Nasional Hanya Ditambal Sulam

Sementara itu, Gubernur Rudy Mas’ud menyoroti buruknya akses transportasi ke Kutai Barat hingga Mahakam Ulu (Mahulu). Kerusakan infrastruktur ini menyebabkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) melambung tinggi.

Ia menyebut bahwa masyarakat di daerah perbatasan masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), yang harganya bisa mencapai Rp50 ribu per liter. Bahkan, harga gula di sana melambung hingga Rp35 ribu per kilogram.

“Harga semen di Mahulu dan Malinau bisa mencapai berjuta-juta. Jadi, bukan hanya di Papua harga semen mahal, di Kalimantan Timur juga ada,” tegasnya.

Menurut Rudy, masyarakat tidak menuntut jalan mewah, tetapi akses yang layak untuk menjaga konektivitas. Ia juga berencana memperbaiki jalur menuju perbatasan Kaltim-Kalteng melalui Murung Raya.

"Saya sudah berdiskusi dengan Pak Bupati Kubar, dan kami akan segera meninjau langsung ke lapangan. Saya akan memimpin sendiri. Ini adalah realita yang harus kita hadapi, yaitu kondisi akses jalan yang masih jauh dari layak," ujar Gubernur.

BACA JUGA:

Kritik Kerusakan Jalan Nasional, Wagub Kaltim Surati Presiden

Wagub Kaltim Targetkan Jalan Kubar – Mahulu Selesai 2027

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji menyoroti kondisi jalan nasional di jalur Kukar-Kubar yang hanya ditambal tanpa adanya perbaikan berkualitas. Kritik ini ia sampaikan usai meninjau langsung kerusakan jalan pada Sabtu (29/3/2025).

"Setiap tahun rusak, cuma ditambal. Tidak ada peningkatan. Aspal rusak hanya kembali diaspal," kritik Seno Aji saat meninjau kondisi jalan di Kecamatan Bongan, Kutai Barat.

Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan dengan metode tambal sulam tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, Wagub berencana menyurati langsung Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap infrastruktur daerah.

“Saya akan protes ke Presiden. Saya akan kirim surat ke Presiden. Jangan cuma ditambal sulam. Percuma kalau begini terus,” tegasnya.

BACA JUGA:

Jembatan ATJ dan Jalan Kubar-Mahulu Diprioritaskan Pemprov Kaltim

Seno Aji juga mempertanyakan efektivitas anggaran ratusan miliar hingga triliunan rupiah yang telah dikucurkan pemerintah pusat. Menurutnya, hasil perbaikan jalan masih jauh dari standar yang diharapkan. Ia mendesak agar jalan tidak sekadar diaspal ulang, tetapi ditingkatkan menjadi jalan cor beton agar lebih tahan lama.

“Jangan cuma diaspal, besoknya rusak lagi. Tingkatkan jadi cor. Kalau cuma tambal sulam, sampai kiamat pun Kaltim akan begini terus,” ujarnya kepada petugas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), unit kerja di bawah Kementerian PUPR yang turut meninjau kondisi jalan.

Ironisnya, dalam laporan BBPJN, kondisi rusak parah di jalur Kukar-Kubar disebutkan nol persen. Wagub menilai laporan ini menghambat alokasi anggaran peningkatan jalan dari pemerintah pusat, sehingga jalan hanya mendapatkan paket pemeliharaan tahunan tanpa adanya peningkatan infrastruktur yang signifikan.

Selain itu, Wagub mengkritik minimnya anggaran perbaikan jalan nasional tersebut. Pasalnya alokasi dana yang diberikan pemerintah pusat hanya puluhan miliar untuk pemeliharaan jalan sepanjang lebih dari 100 km.

Bahkan, dengan nada tinggi, Wagub Seno menyatakan bahwa jika anggaran perbaikan jalan sepanjang 80 km, 72 km, dan 111 km hanya sebesar Rp7 miliar atau Rp9 miliar, lebih baik proyek tersebut tidak ditangani oleh pemerintah pusat.

“Kalau cuma Rp7 miliar, Kaltim mampu, tidak usah BBPJN. Tapi kita minta tolong jalan nasional ini standarnya juga nasional. Jangan cuma kelas C dipakai di sini,” tegasnya.

BACA JUGA:

Pembangunan Jalan Kubar-Mahulu Dapat Dana dari Pemprov Kaltim

Menurut Seno Aji, akibat buruknya kondisi jalan, yang sering disalahkan adalah truk kelapa sawit dan masyarakat setempat. Padahal, proyek-proyek yang dialokasikan hanya berupa pemeliharaan rutin dan perbaikan minor atau mayor, tanpa adanya rekonstruksi atau peningkatan jalan yang signifikan.

“Kita mau peningkatan, kita mau dicor semua,” pungkas Wagub Seno Aji dengan nada tegas.