KBRN, Sendawar : Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengaku akan melaporkan kondisi jalan nasional di ruas Kutai Kartanegara – Kutai Barat kepada Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya ia menilai, perbaikan jalan yang selama ini dilakukan hanya sebatas tambal sulam tanpa peningkatan kualitas yang signifikan.

"Saya akan protes ke Presiden. Saya akan kirim surat ke Presiden. Jangan cuma ditambal sulam. Percuma kalau begini terus," ujar Seno Aji usai melakukan perjalanan darat dari Kutai Barat menuju Samarinda, diikutip Pemprov-Kaltim, Sabtu (29/3/2025).

Wagub mengkritik kebijakan pemeliharaan jalan nasional yang hanya sekadar menambal jalan berlubang setiap tahun tanpa perbaikan yang lebih menyeluruh. Ironisnya, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), yang berada di bawah Kementerian PUPR, dalam laporannya mengklaim bahwa jalur Kukar-Kubar tidak mengalami kerusakan parah atau nol persen.

Menurut Wagub, laporan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan, di mana terdapat puluhan kilometer jalan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Data yang tidak akurat ini, menurutnya, menyebabkan pemerintah pusat hanya memberikan paket pemeliharaan tahunan tanpa peningkatan infrastruktur yang lebih baik.

"Setiap tahun rusak, cuma dibeginikan. Rusak ditambal, rusak ditambal. Tidak ada peningkatan. Aspal rusak hanya kembali diaspal," ujar Seno dengan nada kesal.

BACA JUGA:

Jembatan ATJ dan Jalan Kubar-Mahulu Diprioritaskan Pemprov Kaltim

Seno Aji menilai kerusakan jalan yang sudah terjadi bertahun-tahun ini disebabkan oleh konstruksi yang tidak memadai, sementara arus kendaraan bertonase besar semakin padat.

Di sisi lain, pemerintah pusat dinilai hanya menyalahkan truk kelapa sawit dan masyarakat yang menggunakan jalan tersebut, padahal kualitas jalan nasional yang dibangun hanya kelas tiga.

"Jangan cuma diaspal, besoknya rusak lagi. Tingkatkan jadi cor. Kalau cuma tambal sulam, sampai kiamat pun jalan Kaltim akan begini terus," tegasnya.

Politikus Partai Gerindra ini beranggapan meskipun Indonesia telah merdeka puluhan tahun, masyarakat di jalur Kukar-Kubar masih merasakan ketertinggalan infrastruktur.

Seno juga mempertanyakan efektivitas anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, yang mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah, namun hasilnya belum memenuhi standar yang diharapkan.

Sementara dalam laporan BBPJN, peningkatan jalan nasional dari Kukar ke Kubar ditargetkan rampung pada 2027 dengan anggaran lebih dari Rp400 miliar untuk total panjang jalan sekitar 100 km lebih. Namun, untuk tahun 2025, hanya beberapa ruas yang akan diperbaiki dengan anggaran kurang dari Rp50 miliar.

Wagub menilai anggaran ini terlalu kecil dan menunjukkan ketidakseriusan pemerintah pusat serta BBPJN dalam membangun infrastruktur di Kalimantan Timur.

Dengan nada tinggi, Wagub menyatakan bahwa jika pemerintah pusat hanya mengalokasikan Rp 7 miliar atau Rp 9 miliar untuk jalan sepanjang 80 km, 72 km, dan Rp 15 miliar untuk jalan 111 km, lebih baik pekerjaan jalan tidak dilakukan oleh pusat.

"Kalau cuma Rp7 miliar, Kaltim mampu, tidak usah BBPJN. Tapi kita minta tolong jalan nasional ini standarnya juga nasional. Jangan cuma kelas C dipakai di sini," tandasnya.

BACA JUGA:

Pembangunan Jalan Kubar-Mahulu Dapat Dana dari Pemprov Kaltim

Berdasarkan laporan staf BBPJN, ruas jalan Kukar-Kubar terbagi dalam empat segmen yang akan dilakukan perbaikan, diantaranya:

• Segmen A: Ruas Jalan Loa Janan - Batas Kota Tenggarong - Simpang 4 Senoni - Simpang 3 Kota Bangun. DIPA 2025 sebesar Rp30,9 miliar, namun anggaran yang bisa digunakan (buka blokir) hanya Rp9,4 miliar. Panjang ruas jalan 80 km.
• Segmen B: Ruas Jalan Kota Bangun - Muara Leka - Muara Muntai. DIPA 2025 sebesar Rp39,9 miliar, namun anggaran buka blokir hanya Rp7,6 miliar dengan ruas jalan sepanjang 72,10 km. Ruas jalan ini terparah dibanding segmen lainnya.
• Segmen C: Ruas Jalan Muara Muntai - Nayan - Simpang Blusuh. DIPA sebesar Rp90,1 miliar dan anggaran yang bisa digunakan hanya sebesar Rp15 miliar. Panjang ruas jalan 111,3 km.
• Segmen D: Ruas Jalan Simpang Blusuh - Simpang 3 Damai - Barong Tongkok - Mentiwan (Sendawar) - Tering - Batas Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Ruas Barong Tongkok - Mentiwan mendapat proyek multiyears 2025-2027 sebesar Rp225 miliar dan DIPA 2025 sebesar Rp30,9 miliar. Panjang ruas 64 km.
• Ruas Barong Tongkok - Batas Mahulu dalam kontrak single year DIPA 2025 mendapat alokasi Rp4,6 miliar dan DIPA buka blokir sebesar Rp4,4 miliar. Panjang ruas 37,18 km.

Sebagian besar proyek yang dialokasikan hanya berupa pemeliharaan rutin serta perbaikan minor dan mayor, dengan sedikit rekonstruksi atau peningkatan jalan.