KBRN, Nusantara : Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui skema inovatif yang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satunya adalah Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan pendekatan availability payment atau pembayaran berkala kepada badan usaha, yang terbukti menjadi solusi inovatif untuk menggandeng sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan.

Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyebut KPBU telah menjadi tulang punggung pembiayaan infrastruktur IKN, memungkinkan pembangunan terus berjalan tanpa harus menguras keuangan negara.

“Skema ini menjamin efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan karena memanfaatkan kekuatan sektor swasta,” ujar Agung, Minggu (8/6/2025).

BACA JUGA:

Otorita IKN Kembali Teken Investasi Senilai Rp3,5 Triliun

Dalam mekanisme Availability Payment (AP), badan usaha membiayai dan membangun proyek infrastruktur terlebih dahulu. Pemerintah kemudian akan membayar secara bertahap setelah proyek selesai dibangun dan memenuhi standar layanan.

Skema ini mendorong kualitas hasil, efisiensi anggaran, serta mengurangi potensi pemborosan dana publik.

Hingga awal Juni 2025, total potensi investasi KPBU di IKN telah mencapai Rp135,1 triliun, yang terbagi atas sektor hunian Rp63,3 triliun dan sektor infrastruktur jalan dan terowongan multi utilitas (MUT) Rp71,8 triliun.

Menariknya, dari total investasi sektor MUT tersebut, Rp55 triliun berasal dari investor luar negeri, termasuk dari Tiongkok dan Malaysia. Nilai ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor global terhadap potensi IKN sebagai kota masa depan.

Sementara itu dua proyek unsolicited dengan skema AP yang telah disetujui antara lain pembangunan 8 tower hunian ASN oleh PT Nindya Karya dan pembangunan rumah tapak oleh PT Intiland.

Keduanya dijadwalkan memulai transaksi pada kuartal kedua 2025 dan dilanjutkan dengan konstruksi pada tahun yang sama.

Selain sektor hunian, KPBU juga menjangkau proyek infrastruktur dasar seperti jalan dan terowongan MUT. Saat ini, lima calon investor dari Tiongkok, Malaysia, dan Indonesia tengah menyiapkan studi kelayakan sebagai bagian dari proses investasi.

BACA JUGA:

IKN Dapat Suntikan Dana Rp132 Triliun dari KPBU

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa keberhasilan KPBU tidak lepas dari penerapan prinsip transparansi dan penguatan tata kelola dalam seluruh tahapan investasi.

“Transparansi dan tata kelola yang baik adalah fondasi utama dalam semua tahapan investasi,” tegasnya.

Saat ini, masih terdapat sembilan calon investor sektor hunian yang belum mendapat persetujuan sebagai pemrakarsa KPBU unsolicited. Namun, mereka tetap memiliki peluang untuk bergabung melalui skema KPBU solicited atau sebagai peserta tender terbuka ke depan.

Skema KPBU terbukti menjadi model pembiayaan pembangunan yang kredibel dan adaptif, tidak hanya mendorong partisipasi swasta secara luas, tetapi juga membuktikan diri sebagai solusi pembangunan cerdas tanpa membebani APBN.

Dengan proses yang semakin efisien, sistem pendanaan yang inovatif, dan antusiasme investor yang tinggi, KPBU diyakini akan terus menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan IKN sebagai kota masa depan, pusat pemerintahan yang modern sekaligus magnet investasi nasional dan global.