RRI.CO.ID, Sendawar - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) memastikan penyesuaian anggaran, tidak berdampak terhadap kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Sekda Kubar, Erik Viktory, mengatakan pemerintah daerah tetap menjaga alokasi belanja untuk PPPK, meskipun kondisi fiskal Kubar mengalami tekanan akibat adanya pengurangan anggaran.
Menurut Erik, pemerintah daerah telah mengambil komitmen agar penyesuaian anggaran tidak diarahkan pada belanja yang berkaitan dengan kesejahteraan PPPK. Penyesuaian justru akan dilakukan terhadap pos anggaran lainnya.
“PPPK dan segala macam, masih aman. Artinya, kalaupun ada pengurangan, tidak berdampak kepada kesejahteraan mereka,” kata Erik, Jumat 28 Agustus 2026.
Erik menjelaskan, keberadaan PPPK menjadi bagian dari kebutuhan belanja pegawai yang tetap harus diperhitungkan pemerintah daerah. Karena itu, kondisi fiskal yang mengalami tekanan tidak serta-merta membuat anggaran untuk PPPK ikut dikurangi.
Komitmen tersebut dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan lain yang masih memungkinkan untuk diefisienkan. Pemerintah daerah harus menyusun kembali prioritas berdasarkan kemampuan anggaran yang tersedia.
Menurutnya, tekanan fiskal memang memberikan dampak terhadap pelaksanaan sejumlah kegiatan pemerintah. Namun, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi hak dan kesejahteraan PPPK yang menjadi tanggung jawab daerah.
Erik menegaskan, penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas. Kebutuhan yang berkaitan langsung dengan belanja pegawai, termasuk PPPK, tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....