RRI.CO.ID, Sendawar – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Upaya tersebut ditandai dengan sosialisasi dan launching SP2D Online sebagai langkah percepatan digitalisasi sistem keuangan yang lebih modern, transparan, dan efisien.

Kegiatan sosialisasi dan launching SP2D Online dibuka langsung oleh Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, di Gedung Pusat Bank Kaltimtara, Samarinda, Sabtu 23 Mei 2026. Hadir pula Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri RI, Yanuar Andriyana Putra beserta tim, Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Nopandel, serta jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kutai Barat sebagai penyelenggara kegiatan.

Bupati Frederick Edwin menegaskan implementasi SP2D Online menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terutama pada tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, di tengah perkembangan era digital, pemerintah daerah dituntut mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan efisien.

“Penerapan SP2D Online merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Melalui sistem ini, proses pencairan dana dapat dilakukan secara elektronik dan real-time sehingga administrasi menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien,” ujar Frederick Edwin.

SP2D Online sendiri merupakan sistem penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana yang dilakukan secara digital dan terintegrasi. Kehadiran sistem ini diharapkan mampu memangkas proses administrasi manual, mempercepat pencairan anggaran, serta meningkatkan akurasi pengelolaan keuangan daerah.

Selain mempercepat digitalisasi, penerapan transaksi non-tunai melalui SP2D Online juga dinilai mampu memperkuat sistem pengawasan dan mencegah potensi penyimpangan dalam tata kelola anggaran. Sistem digital ini menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Penerapan SP2D Online bukan sekadar perubahan sistem, tetapi bagian dari reformasi birokrasi menuju pemerintahan modern berbasis teknologi informasi,” katanya.

Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah, khususnya bendahara dan operator, untuk mengikuti sosialisasi dengan serius agar memahami seluruh tahapan implementasi sistem. Dengan penerapan SP2D Online, Pemkab Kutai Barat berharap pelayanan publik semakin optimal, tata kelola keuangan lebih akuntabel, serta transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.