Belanja APBD Perubahan Kutai Barat 2026 Bertambah Rp1,13 Triliun

RRI.CO.ID, Sendawar – Belanja daerah dalam APBD Perubahan Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2026 meningkat Rp1,13 triliun dibandingkan APBD murni.

Berdasarkan laporan Pemkab Kubar, belanja daerah naik dari Rp3,52 triliun menjadi Rp4,65 triliun. Sementara itu, pendapatan daerah meningkat Rp37,23 miliar, dari Rp2,96 triliun menjadi Rp3,005 triliun.

Kenaikan belanja tersebut menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kutai Barat. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan besarnya anggaran bukan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan APBD Perubahan. Karena itu mereka meminta pemerintah daerah harus memastikan tambahan anggaran dapat direalisasikan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Ukurannya bukan semata-mata besarnya anggaran, tetapi apa yang dapat dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya, dan apa manfaat yang dihasilkan,” kata Rita Asmara Dewi, anggota Fraksi PDI Perjuangan saat menyampaikan pendapat akhir Fraksi pada Rapat Paripurna XI DPRD Kutai Barat, Senin, 21 September 2026.

PDIP meminta setiap program dalam APBD Perubahan memiliki kesiapan dokumen, administrasi, proses pengadaan, kemampuan perangkat daerah dan waktu pelaksanaan yang memadai.

Fraksi juga mengingatkan kegiatan yang membutuhkan tender atau pengadaan harus memperhitungkan seluruh tahapan secara realistis. Hal ini untuk mencegah anggaran yang sudah dialokasikan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan waktu dan kesiapan teknis.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah memperkuat pengendalian pelaksanaan program untuk mencegah keterlambatan, penumpukan pekerjaan serta persoalan administrasi dan teknis.

“Jangan sampai anggaran telah dialokasikan, tetapi waktu dan kesiapan teknis tidak lagi memungkinkan pekerjaan dilaksanakan secara berkualitas,” katanya.

Meski demikian PDIP menyetujui rancangan APBD Perubahan Tahun 2026 menjadi peraturan daerah. Fraksi menegaskan persetujuan tersebut harus diikuti pelaksanaan program secara konsisten agar anggaran yang telah disepakati menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang terlaksana dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyatakan sependapat dengan perhatian PDIP tersebut. Pemerintah menegaskan peningkatan belanja dan pembiayaan harus diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian daerah.

“Pemerintah daerah berkomitmen bahwa setiap rupiah anggaran daerah harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” ujar Wakil Bupati Kubar, Nanang Adriani.

Pemerintah juga menyatakan akan memperkuat pengawasan melalui pemantauan realisasi fisik dan keuangan serta evaluasi capaian program. Pengelolaan anggaran, menurut pemerintah, harus efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan tetap menjaga kesehatan serta kesinambungan fiskal daerah.