RRI.CO.ID, Sendawar - Bupati Kutai Barat (Kubar), Frederick Edwin menilai kehadiran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi langkah penting dalam menangkal disinformasi dan hoaks di tengah era digital.
Menurutnya, informasi yang tidak tersampaikan secara benar dapat memicu munculnya berbagai informasi menyesatkan di tengah masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya membentuk PPID secara administratif, tetapi memastikan fungsinya berjalan maksimal.
Penguatan PPID, lanjut dia, juga harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia yang kompeten dan memahami regulasi keterbukaan informasi publik.
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi perlu dimaksimalkan agar pelayanan informasi menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan efisien.
“Bangun komitmen bersama agar PPID bekerja responsif, transparan dan akuntabel,” ucap Edwin, Selasa 28 April 2026.
Edwin menegaskan informasi merupakan hak dasar masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Dengan keterbukaan, kepercayaan masyarakat meningkat, partisipasi publik tumbuh dan potensi penyalahgunaan wewenang bisa ditekan,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....