DPRD Kubar Minta Pemkab Evaluasi Penyebab SILPA Bernilai Triliunan

RRI.CO.ID, Sendawar – Fraksi Gerindra Demokrat Keadilan (GDK) DPRD Kabupaten Kutai Barat meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melakukan evaluasi terhadap penyebab Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam pelaksanaan APBD.

Pasalnya tahun 2025, SILPA APBD Kubar mencapai Rp1,6 triliun. Naik hampir Rp100 miliar dari tahun 2024 yang mencapai Rp1,5 triliun. Sementara dalam APBD Perubahan 2026, pemerintah menargetkan belanja daerah hingga Rp4,6 triliun dengan waktu pelaksanaan kegiatan hanya sekitar tiga bulan.

Fraksi GDK menilai SILPA dapat terjadi karena berbagai faktor dalam pelaksanaan anggaran. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperbaiki kualitas perencanaan dan memastikan kegiatan siap dilaksanakan.

“Fraksi GDK memberikan perhatian khusus terhadap masih adanya SILPA. Kami memahami bahwa SILPA dapat terjadi karena berbagai faktor dalam pelaksanaan anggaran, namun ke depan perlu dilakukan evaluasi secara serius terhadap penyebabnya,” demikian pendapat akhir Fraksi GDK yang disampaikan Adrianus, dalam Rapat Paripurna DPRD Kutai Barat, Senin, 21 September 2026.

Adrianus juga meminta pemerintah meningkatkan kesiapan pelaksanaan kegiatan, termasuk pengadaan barang dan jasa serta pengendalian program. Fraksi menilai langkah tersebut penting agar keterlambatan pelaksanaan anggaran tidak menunda manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat.

“Fraksi GDK mendorong Pemerintah Daerah agar meningkatkan kualitas perencanaan, kesiapan pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, serta pengendalian pelaksanaan program, sehingga SILPA dapat ditekan dan tidak terjadi penundaan manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat,” katanya.

Dalam postur APBD Perubahan 2026, SILPA tahun berkenaan tercatat Rp0. Namun Adrianus menilai, evaluasi terhadap perencanaan, kesiapan kegiatan dan pengendalian anggaran menjadi penting agar pelaksanaan APBD Perubahan tidak hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan program menghasilkan manfaat bagi masyarakat Kutai Barat.

Semenara itu Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyatakan sependapat dengan perhatian Fraksi GDK mengenai efektivitas pelaksanaan anggaran. Pemerintah menyebut peningkatan belanja dan pembiayaan telah mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan kegiatan sampai akhir tahun anggaran 2026.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berterima kasih dan sependapat dengan Fraksi GDK bahwa peningkatan belanja dan pembiayaan telah mendapat perhatian khusus secara serius, khususnya terkait efektivitas penggunaan anggaran, skala prioritas pembangunan, kemampuan pelaksanaan kegiatan sampai akhir tahun anggaran 2026 serta manfaatnya bagi masyarakat,” kata Wakil Bupati Kubar, Nanang Adriani.