RRI.CO.ID, Sendawar – Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kutai Barat meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp1,652 triliun.

Golkar menilai besarnya SiLPA menunjukkan pelaksanaan anggaran belum berjalan optimal sehingga perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar Rosaliyen saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi dalam Rapat Paripurna IX DPRD Kutai Barat mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Sendawar, Selasa 28 Juli 2026.

Rosaliyen menilai tingginya SiLPA dipengaruhi lemahnya pengendalian internal dan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program serta kegiatan pemerintah daerah.

"Nilai SiLPA yang tinggi menunjukkan pelaksanaan anggaran belum optimal. Salah satu penyebab SiLPA besar karena lemahnya pengendalian intern dan kurangnya koordinasi. Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab SiLPA, meningkatkan kualitas perencanaan dan penyerapan anggaran secara optimal," katanya.

Selain menyoroti tingginya SiLPA, Fraksi Golkar mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang melampaui target. Namun, Golkar menilai realisasi belanja daerah yang belum mencapai target menjadi penyebab terbentuknya SiLPA dalam jumlah besar sehingga efektivitas pelaksanaan program pembangunan masih perlu ditingkatkan.

Menanggapi masukan tersebut, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan catatan dan rekomendasi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD. Menurutnya, seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.