DPRD Perkuat Pengawasan Program Pembangunan Daerah di Mahulu

  • 06 Agt 2026 09:54 WIB
  •  Sendawar

RRI.CO.ID, Mahulu - Fungsi pengawasan DPRD Mahakam Ulu tidak hanya dilakukan melalui rapat di ruang sidang, tetapi juga dengan mengecek langsung pelaksanaan program pembangunan di lapangan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengawasan secara langsung juga menjadi bagian dari upaya DPRD memastikan anggaran yang telah dialokasikan melalui APBD benar-benar memberikan manfaat. Evaluasi tidak hanya berfokus pada capaian administrasi dan realisasi anggaran, tetapi juga pada dampak program terhadap masyarakat.

Ketua DPRD Mahakam Ulu, Devung Paran mengatakan manfaat APBD harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Karena itu, setiap kekurangan dalam pelaksanaan program akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

“Bagaimanapun manfaat APBD ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, segala kekurangan tentu akan kami berikan rekomendasi agar kinerja pemerintah daerah bisa lebih baik,” kata Devung Paran, Kamis, 6 Agustus 2026.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi pembangunan akan dilakukan melalui alat kelengkapan dewan atau AKD, khususnya komisi-komisi yang memiliki bidang tugas sesuai dengan OPD terkait. Mekanisme tersebut dilakukan agar pengawasan dapat berjalan lebih terarah berdasarkan sektor pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing komisi.

Sebelum melakukan pengecekan ke lapangan, komisi DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama OPD terkait. Dalam forum tersebut, DPRD akan meminta penjelasan mengenai pelaksanaan program, capaian yang telah diperoleh, serta kendala yang masih dihadapi.

Hasil RDP selanjutnya menjadi bahan bagi DPRD untuk menentukan langkah pengawasan berikutnya, termasuk melakukan peninjauan langsung terhadap program yang dinilai perlu mendapatkan perhatian. Cara tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi pelaksanaan pembangunan.

“Setelah mendapat penjelasan dari OPD melalui RDP, komisi akan menindaklanjutinya dengan melihat langsung pelaksanaan program di lapangan, sehingga rekomendasi yang diberikan benar-benar berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat,” ujar Devung.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....