RRI.CO.ID, Mahulu - Seluruh fraksi DPRD Mahakam Ulu pada prinsipnya menyatakan menerima dan menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna dengan sejumlah catatan strategis yang menjadi perhatian bersama.

Catatan yang disampaikan fraksi-fraksi meliputi pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, khususnya daerah perbatasan yang masih menghadapi keterbatasan akses. Selain itu, peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar juga menjadi sorotan utama.

Penguatan ekonomi berbasis potensi lokal turut menjadi bagian dari rekomendasi fraksi. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan sektor unggulan daerah agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Ketua Pansus RPJMD DPRD Mahakam Ulu, Gohen Merang Sapulete, mengatakan bahwa persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan panjang antara legislatif dan eksekutif. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan dokumen RPJMD benar-benar mencerminkan kepentingan daerah.

“Seluruh fraksi pada prinsipnya telah menyatakan menerima dan menyetujui RPJMD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan sejumlah catatan penting,” ujarnya, Senin, 30 Maret 2026.

Dengan adanya persetujuan tersebut, RPJMD Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini akan menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program kerja.

Gohen menambahkan bahwa RPJMD yang telah disepakati selanjutnya akan melalui tahapan evaluasi oleh pemerintah provinsi sebelum ditetapkan secara resmi. Hal ini merupakan bagian dari mekanisme yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dengan persetujuan ini, RPJMD 2025–2029 diharapkan menjadi pedoman strategis pembangunan Mahakam Ulu lima tahun ke depan sebelum dievaluasi oleh pemerintah provinsi,” ucapnya.

DPRD Mahakam Ulu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi RPJMD agar berjalan sesuai rencana. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang merata, peningkatan pelayanan dasar, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal di wilayah tersebut.