RRI.CO.ID, Sendawar – Sektor penerimaan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mencatatkan kinerja keuangan yang amat positif pada Tahun Anggaran 2025. Realisasi Pendapatan Daerah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, yakni menembus angka Rp3,450 triliun atau setara dengan 103,9 persen dari target awal sebesar Rp3,320 triliun.

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kutai Barat memberikan apresiasi tinggi atas capaian yang melampaui target sebesar 3,9 persen tersebut.

PDIP menilai lonjakan pendapatan ini mencerminkan kemampuan dan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan potensi serta kapasitas fiskal daerah.

Namun demikian, Fraksi PDIP memberikan catatan kritis agar Pemkab Kutai Barat tidak berhenti pada pencapaian angka-angka statistik semata.

"Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi realisasi Pendapatan Daerah yang melampaui target. Namun, keberhasilan tersebut akan bermakna sepenuhnya apabila ditransformasikan menjadi pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat," ujar Sekretaris Fraksi PDIP, Jelli Welma Katupaian, saat membacakan pendapat akhir fraksinya dalam Rapat Paripurna terkait pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 di Sendawar, Selasa 28 Juli 2026.

Senada dengan PDIP, Fraksi Gerindra Demokrat Keadilan (F-GDK) juga menilai lonjakan pendapatan daerah hingga Rp3,450 triliun ini menunjukkan kinerja pengumpulan pendapatan yang sangat baik dari eksekutif. F-GDK mendorong agar tren positif ini terus dipertahankan melalui inovasi, digitalisasi retribusi dan pajak, serta penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Peningkatan PAD dinilai sangat vital agar Kutai Barat tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer pusat, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang gerak fiskal yang lebih luas dalam mendanai program-program prioritas masyarakat.

Seluruh fraksi di DPRD Kutai Barat meminta pemerintah daerah agar kelebihan pendapatan ini benar-benar dikonversi menjadi program nyata yang menyentuh akar rumput, seperti pengetasan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, serta perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di seluruh wilayah Kutai Barat.

Sementara bupati Kubar, Frederick Edwin mengapresiasi dukungan wakil rakyat. Ia berjanji unutk terus membangun sinergi dengan semua OPD dan Forkopimda agar penerimaan daerah terus meningkat.

Berdasarkan dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam LKPD TA 2025 yang telah disahkan, Pemkab Kutai Barat mencatatkan pendapatan daerah sebesar Rp3,450 triliun dengan realisasi belanja sebesar Rp3,351 triliun.

Dari selisih penerimaan dan pengeluaran tersebut, keuangan daerah Kutai Barat mengalami surplus sebesar Rp98,98 miliar. Sementara itu, posisi pembiayaan neto tercatat mencapai Rp1,553 triliun, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akhir sebesar Rp1,652 triliun.

Rincian Anggaran LRA Kabupaten Kutai Barat TA 2025