Kebijakan Efisiensi Anggaran Tekan Ruang Fiskal Mahulu Tahun 2027

RRI.CO.ID, Mahulu - Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat turut berdampak terhadap laju pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), yang hingga kini masih bergantung pada dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran mengatakan proyeksi APBD Mahulu pada 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp1,2 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan APBD 2026 yang mencapai sekitar Rp1,596 triliun.

Penurunan proyeksi anggaran tersebut dinilai menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan. Kondisi tersebut juga mempersempit ruang fiskal untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah.

Di sisi lain, kebutuhan belanja wajib pemerintah daerah diperkirakan mencapai sekitar Rp400 miliar atau tidak lebih dari 30 persen dari total APBD. Alokasi tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum anggaran digunakan untuk program pembangunan lainnya.

“Proyeksi APBD Mahulu tahun 2027 hanya sekitar Rp1,2 triliun, lebih rendah dibandingkan anggaran tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp1,596 triliun,” kata Devung, Selasa, 29 September 2026.

Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah perlu menyusun prioritas pembangunan secara lebih selektif. Langkah tersebut diperlukan agar program-program yang mendesak tetap dapat berjalan di tengah ruang fiskal yang semakin sempit.

“Belanja wajib diperkirakan sekitar Rp400 miliar sehingga ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan menjadi semakin terbatas,” ujarnya.

Devung berharap pemerintah daerah dapat terus mencari peluang pendanaan dari berbagai sumber yang sesuai dengan ketentuan, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar pembangunan di Mahulu tetap dapat berlanjut meski menghadapi tekanan fiskal.