Demokrat Kubar Soroti Penggunaan Dana Desa dan Aset Kampung Jadi Perhatian

RRI.CO.ID, Sendawar - Pengelolaan anggaran dan aset kampung menjadi salah satu persoalan yang menjadi sorotan DPC Partai Demokrat Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

Ketua DPC Partai Demokrat Kubar, Noratim, mengatakan penggunaan anggaran kampung seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi masing-masing wilayah.

Ia menilai masih diperlukan pengawasan agar kebijakan penggunaan dana desa benar-benar diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Saya lihat banyak ini pengurus kampung, para petinggi meletakkan kebijakan-kebijakan dana desa ini, tidak sesuai dengan kebutuhan kampungnya,” kata Noratim, Jumat 28 Agustus 2026.

Selain anggaran, Noratim juga menyoroti penggunaan kendaraan yang dibeli melalui anggaran kampung. Menurutnya, aset tersebut harus jelas peruntukannya dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai ketentuan.

“Kebanyakan juga kendaraan-kendaraan yang mereka beli itu tidak dipasang striker kampung, sehingga banyak masyarakat membutuhkan itu, nggak boleh pakai,” ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kubar, memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah kampung.

Pengawasan Harus Lebih Aktif

Noratim juga meminta pengawasan terhadap aset kampung dilakukan secara lebih aktif. Penggunaan kendaraan maupun fasilitas yang bersumber dari anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya.

“Dana desa itu kan untuk pembangunan di kampung. Karena itu, penggunaannya perlu diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar memberikan manfaat bagi Masyarakat,” ucapnya.

Ia berharap pemerintah daerah memperkuat pembinaan dan pengawasan bersama pemerintah kecamatan. Masyarakat juga perlu diberi ruang untuk menyampaikan persoalan apabila menemukan penggunaan fasilitas kampung yang dinilai tidak sesuai.

Noratim menilai pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan aset kampung merupakan bagian dari upaya memastikan program pembangunan berjalan sesuai tujuan.

“Evaluasi dan pembinaan diperlukan agar pengelolaan pemerintahan kampung semakin tertib,” ujarnya.

DPC Partai Demokrat lanjutnya, siap menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang ditemukan di lapangan melalui anggota DPRD. Persoalan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah kampung akan dikomunikasikan dengan perangkat daerah sesuai kewenangannya.