Ruang Fiskal Terbatas, Mahulu Dituntut Cari Sumber Pendanaan Lain

RRI.CO.ID, Mahulu - Keterbatasan ruang fiskal membuat Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tidak lagi dapat hanya mengandalkan kas daerah untuk membiayai berbagai program strategis. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mencari pola pembiayaan yang lebih kreatif dan inovatif di tengah keterbatasan anggaran dalam APBD.

Terbatasnya kemampuan fiskal daerah kini diarahkan menjadi stimulus bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyusun strategi pembangunan yang lebih adaptif. Setiap perangkat daerah dituntut mampu melihat berbagai peluang pendanaan yang dapat mendukung pelaksanaan program prioritas.

Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran OPD agar tidak lagi berpangku tangan dan bergantung sepenuhnya pada APBD. Kepala perangkat daerah diminta lebih aktif menggali berbagai alternatif pembiayaan di luar dana transfer maupun pendapatan asli daerah (PAD).

"Jangan hanya berpikir bahwa semua program harus dibiayai APBD. OPD harus aktif mencari peluang dan sumber pendanaan lain yang dapat mendukung pembangunan daerah," ujar Angela, Selasa, 22 September 2026.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pelayanan publik maupun pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong setiap perangkat daerah untuk lebih kreatif dalam menyusun program sekaligus membangun kerja sama dengan berbagai pihak.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga mendorong jajaran perangkat daerah untuk mengoptimalkan peluang pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun sumber pendanaan lain yang sesuai dengan ketentuan. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperluas dukungan pembiayaan pembangunan di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.

"Kita harus lebih mandiri dan lihai memanfaatkan peluang yang ada. Jangan sampai keterbatasan fiskal membuat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lambat," katanya.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah Mahakam Ulu meskipun pemerintah daerah menghadapi efisiensi anggaran. Dengan strategi pembiayaan yang lebih beragam, pemerintah daerah menargetkan ritme pembangunan dan kestabilan ekonomi masyarakat tetap terjaga.