Disperkimtan Kubar Catat 1.700 Warga Berpotensi Dapat Rumah Layak Huni
- 30 Agt 2026 16:04 WIB
- Sendawar
RRI.CO.ID, Sendawar - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar), masih menghadapi kebutuhan besar terhadap rumah layak huni. Berdasarkan pendataan pemerintah daerah, sekitar 1.700 warga berpotensi menjadi penerima program pembangunan maupun renovasi rumah layak huni.
Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kubar, Florensius Steven, mengatakan angka tersebut berdasarkan pendataan yang dilakukan pemerintah daerah pada 2025.
Pendataan dilakukan dengan menghimpun informasi dari seluruh petinggi kampung serta dilanjutkan melalui survei untuk mengetahui kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah layak huni.
“Berdasarkan data tahun 2025 yang dihimpun dari seluruh petinggi kampung dan hasil survei, masih terdapat sekitar 1.700 masyarakat yang berpotensi menjadi penerima program pembangunan maupun renovasi rumah layak huni di Kabupaten Kutai Barat,” kata Steven, Minggu 30 Agustus 2026.
Menurutnya, kebutuhan tersebut tidak seluruhnya dapat dipenuhi melalui satu sumber anggaran. Pemerintah daerah berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui berbagai sumber pembiayaan.
Steven menjelaskan, sumber pembiayaan yang dimanfaatkan antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dukungan pemerintah provinsi, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain pembangunan dan renovasi rumah bagi masyarakat yang masuk dalam pendataan, pemerintah juga menangani kebutuhan hunian bagi warga yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Kubar.
Keterbatasan Anggaran Buka Ruang Kolaborasi
Ia mengatakan keterbatasan anggaran membuat pemerintah perlu membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan yang beroperasi di wilayah Kubar.
Menurutnya, kontribusi dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dapat membantu mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.
“Khususnya perusahaan yang berada di sekitar wilayah pertambangan maupun perkebunan, untuk turut berkontribusi dalam pembangunan rumah layak huni,” ujarnya,
Steven menambahkan, pembangunan rumah layak huni tidak hanya berorientasi pada penyelesaian bangunan secara fisik. Pemerintah juga mendorong agar hunian yang dibangun memiliki lingkungan yang sehat dan fasilitas sanitasi yang memadai.
“Rumah yang layak harus mampu memberikan tempat tinggal yang aman dan sehat bagi keluarga penerima manfaat,” ucap Steven.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik rumah. Dukungan juga dapat diarahkan pada pemberdayaan masyarakat serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....