RRI.CO.ID, Mahulu - Kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat diperkirakan berdampak terhadap laju pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu, yang hingga kini masih sangat bergantung pada dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran menyebutkan proyeksi APBD Mahulu pada 2027 hanya sekitar Rp1,2 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan anggaran pada tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp1,596 triliun.

Di sisi lain, kebutuhan belanja wajib pemerintah daerah diperkirakan mencapai sekitar Rp400 miliar atau tidak lebih dari 30 persen dari total APBD. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan menjadi semakin terbatas.

“Total Belanja Pegawai Tahunan kita mencapai empat ratus milir rupiah ya, maksimal 30 persen dari APBD. Kalau lebih dari angka itu, maka konsekuensinya pengurangan gaji/honor atau pengurangan pegawai,” katanya, Senin, 3 Agustus 2026.

Keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi sejumlah sektor pembangunan yang selama ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas cukup tinggi.

Mahulu sebagai daerah yang berada jauh dari pusat perkotaan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta peningkatan konektivitas antarkawasan. Kondisi geografis tersebut membuat pembangunan di Mahulu membutuhkan biaya yang relatif lebih besar dibandingkan daerah lain di Tanah Air.

DPRD Mahulu berharap pemerintah pusat dapat memberikan pengecualian atau perlakuan khusus dalam kebijakan efisiensi anggaran bagi daerah perbatasan seperti Mahulu. Dukungan tersebut dinilai penting agar pembangunan tetap berjalan dan Mahulu dapat menjalankan peranan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).